Anggota DPRD Tanjungbalai dari PKS Ajak Masyarakat Tolak Kenaikan Harga BBM

Masbudi Panjaitan Selaku Anggota DPRD Kota Tanjungbalai dari Partai Keadilan Sejahtera

TANJUNGBALAI, teritorial24.com-Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertalite, Bio Solar dan Pertamax pertanggal 3 September mengundang soroton tajam dari  berbagai kalangan masyarakat, salah satunya Masbudi Panjaitan Anggota DPRD Kota Tanjungbalai. Dirinya menolak keras akan kenaikan tersebut, karena akan berdampak pada melemahnya perekonomian rakyat Indonesia.

Kenaikan harga BBM tersebut berawal dari pengumuman  yang telah disampaikan Presiden Bapak Jokowi, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Istana Merdeka, Sabtu (3/9/22) tepatnya pukul 14.30 Wib siang menjelang sore.

Bacaan Lainnya

Kenaikan Harga BBM tersebut antara lain, Pertalite yang sebelumnya Rp7.650 Perliter menjadi Rp10.000, kemudian Bio Solar Rp5.150 Perliter menjadi Rp6800 dan pertamax yang sebelumnya Rp12.500 Perliter menjadi Rp14.500

“Saya selaku Aleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajak seluruh komponen masyarakat menyampaikan penolakan harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Mari kita sampaikan secara tertib dan terarah, bahwa pemerintah telah menetapkan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan kita semuanya. Sehingga aspirasi ini menjadi bahan renungan Pemerintahannya Bapak Jokowi, “ungkap Masbudi saat dikonfirmasi pada Minggu (4/9/22) di kediamannya.

Iya menambahkan, dirinya selaku Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Tanjungbalai, sebelumnya telah melihat bahwa pada 1 September yang lalu telah diwacanakan untuk kenaikan harga BBM, namun ditunda oleh pemerintah pusat dengan alasan secara cermat dikalkukasikan terlebih  dahulu.

“Kalau mau berkata jujur, pada dasarnya masyarakat beberapa tahun belakangan ini telah dihadapkan dengan berbagai persolaan yang meresahkan sebagai ujian yang cukup berat. Dimulai akhir tahun 2019 negara dilanda penyebaran Virus Covid 19 yang sampai saat ini belum stabil, dilanjut dengan kelangkaan minyak goreng serta beberapa kenaikan sembako, belum habis sudah dilanda masalah kenaikan harga BBM, “ucapnya.

Iya melanjutkan, seharusnya kenaikan harga BBM harus melewati kajian yang mendalam dan salah satu indikatornya penetapan kenaikan tersebut sesuai dengan meroketnya harga minyak dunia, yang mana hingga kini masih bertahan di atas US$ 100 per barel. Yang mana diketahui kenaikan harga BBM termuat dalam keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62/K/12/MEM/2020.

“Jika kenaikan BBM ini tetapa berlanjut, saya menilai pemerintah terkesan tidak mampu menuntaskan persoalan bangsa ini. Jika dibiarkan justru hal ini akan mengganggu alokasi subsidi di APBN yang sekarang tercatat Rp502 trilyun dan bisa membengkak menjadi Rp609 trilyun. Maka atas kenaikan BBM ini juga akan kesusahan masyarakat yang berkepanjangan, ingat merangkak naiknya cabai bisa memicu inflasi, apalagi Migor dan BBM naik, saya perkirakan akan terjadi inflasi karena harga-harga akan merangkak naik, dan terutama bagi para nelayan pasti akan terpukul dan menangis lagi, “ucapnya.

Iya juga mencontohkang, jika pembangunan infrastruktur dan modal transportasi koridor KA dari Jadabotabek ke Bogor menelan biaya Rp1,2 trilyin. Ini berdasarkan survei, akan tidak banyak orang menggunakan moda transportasi itu, tapi tetap juga dilakukan.

“Cobalah kalau dimisalkan rakyat itu pemerintah pasti menangis melihat kondisi ini secara menyeluruh. Maka bisa disebutkan pemerintah tidak cermat dalam mengelola anggaran, khususnya yang berpihak pada rakyat, “tegasnya.

Iya juga menyampaikan, kemudian soal pemeliharaan kendaraan dinas (cleansing) para pejabat di seluruh Indonesia, yang besarannya mendekati angka ratusan miliar bahkan triliunan. Terakhir rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang menelan anggaran Rp400 trilyun, terkesan tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat.

“ Maka kemudian,mengacu pada hal-hal tersebut di atas, Fraksi PKS prihatin dengan ketimpangan pengelolaan anggaran dan kehendak menaikkan BBM yang tidak berlandaskan kemaslahatan masyarakat. Kita akan menyampaikan harapan masyarakat untuk turunnya kembali harga BBM ataupun penolakan ini ke Fraksi PKS di DPR RI, dan juga saya berharap masyarakat juga menyuarakan hal yang sama secara baik dan elegan untuk menolak kenaikan harga BBM, “tegas Masbudi selaku Anggota DPRD PKS Tanjungbalai. (Ags)

Pos terkait