BPN Diminta Kembalikan Tanah Masyarakat Kelompok Tani Rukun Sari

  • Whatsapp

BATUBARA, teritorial24.com – Mohon kepada BPN Batu Bara mengembalikan tanah masyarakat atas Kelompok Tani Rukun Sari di Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara No:52/KTRS-SSP/IX/2022 seluas 40 Ha yang termasuk dalam HGU PT. Moeis yang sudah habis masa berlakunya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Rukun Sari Ali Efendi didampingi Sekretaris Supono dan Bendahara Damendra, Rabu (28/12-2022).

Ali Efendi mengatakan, atas nama Kelompok Tani Rukun Sari telah melayangkan surat dua kali kepada BPN dan ke PT. Moeis tanggal 21 Oktober 2022 dan tanggal 14 Nopember 2022 bermohon penerbitan Sertifikat Hak Milik setiap anggota Kelompok Tani Rukun Sari yang bersengketa dengan PT. EMHA di Lingkungan VII Kelurahan Perkebunan Sipare-Pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung No:3375k/PDT/2002 tanggal 7 Februari 2006 menolak seluruh gugatan PT. EMHA dan mengabulkan seluruh epsepsi Kelompok Tani Rukun Sari dinyatakan inncrah/ Registrasi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Batu Bara pada 22 Nopember 2022 dan Registrasi Bupati Batu Bara lewat Tata Usaha Arsip Sekretariat No:Agenda 594.3/7736.

Selanjutnya, Surat Kelompok Tani Rukun Sari No:64/KTRS-SPP/2022, hal Pembatalan Sertifikat HGU cacat hukum/administrasi dan bermohon kepada BPN RI No: 133/HGU/BPN-RI/2013 atas nama PT EMHA Trading Company telah cacat hukum/Administrasi.

Sedangkan lahan 40 Ha dahulunya milik masyarakat adat dan saat ini diusahai Kelompok Tani Rukun Sari berkekuatan hukum tetap (In Kracht van Gewisjde) tanggal 07 Februari 2006 dengan putusan perkara Perdata No: 3375K/Pdt/2022 dan relas pemberitahuan kasasi No: 13/Pdt-G/2001/PN-Kis tanggal 20 Februari 2008 yang ditujukan kepada Kelompok Tani Rukun Sari Sei Suka dan tanggal 04 Maret 2008 kepada PT.EMHA Trading Company.

Sedangkan menurut Ketua Kelompok Tani Rukun Sari Ali Efendi kepada Wartawan menyebutkan, BPN dalam melakukan pembatalan Sertifikat diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 66, Keputusan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan substansi.

Keputusan pembatalan tersebut hanya dapat dilakukan pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan.

Dasar kewenangan pembatalan Sertifikat oleh BPN di atur pada Pasal 11 ayat 3 Peraturan Menteri ATR/BPN No: 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan mengenai kesalahan prosedur, tumpang tindih, kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertifikat, ucap Ali Efendi.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 9 Tahun 1999, Pasal 124 bagian Ke-3 Terakhir sebut Ketua Kelompok Tani Rukun Sari, Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan.

Sementara Ali Efendi berharap sebelum berakhir masa jabatan Bupati Batu Bara Ir. H Zahir, M.AP dimohonkan dapat menyelesaikan kekisruan Kelompok Tani Rukun Sari dengan PT. EMHA Trading Company tersebut, ujar Ali, (Husnul).

Pos terkait