SERDANGBEDAGAI,T24 – Terkait dengan revolusi industri 4.0, tentu kita semua dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi. Beberapa waktu yang lalu, jajaran Pemkab Sergai melakukan lawatan ke Pemkot Bandung untuk mengadopsi e-SAKIP dan Whistle Blowing System (WBS). Hal ini merupakan salah satu upaya dalam menciptakan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih.
Demikian disampaikan Bupati Sergai Ir H Soekirman saat menerima audiensi Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA) dan Combine Resource Institution (CRI), Selasa (6/11/2018), Ruang Kerja Bupati, Komplek Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah.
Turut hadir, Plt Asisten Pemum Drs Herlan Panggabean,Kadis PMD Drs Dimas Kurianto, SH,Kepala Bappeda Ir Hj Prihatinah, M.Si,Sekretaris Kominfo Hj Dra Syahriati Lubis,Direktur Pelaksana Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan (BITRA) Indonesia Rusdiana, Elanto Wijoyono Manajer Unit Pengelolaan Combine Resource Institution (CRI) sebuah Lembaga Sumberdaya Jaringan Informasi Berbasis Komunitas di Yogyakarta,Ikhsan, K, Mhd. Ikhsan, H. Fachri dari BITRA dan M Bahrum dari CRI.
Sementara Sambutan Direktur Pelaksanan BITRA Indonesia Rosdiana mengatakan maksud dan tujuan Yayasan BITRA Indonesia yang menggandeng CRI kepada Bupati Soekirman, Rusdiana mengatakan bahwa Yayasan BITRA merupakan mitra CRI dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID) yang kini telah dikembangkan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat. Dahulunya kami yang belajar tentang SID dengan CRI dan kini telah kami terapkan di Sergai.
“Saat ini Kabupaten Sergai telah memiliki 131 desa yang sudah dilatih untuk pengembangan SID, dan kedepannya diharapkan desa-desa lainnya segera menyusul untuk memnfaatkan teknologi dengan membentuk SID di daerahnya”.
Ditambahkan Manajer Unit Pengelolaan CRI Elanto Wijoyono, bahwa saat ini BITRA dan CRI sedang mengupdate informasi terkait dengan SID yang kini juga sedang ditindaklanjuti. Sedangkan untuk inisiatif tindak lanjut SID, beberapa daerah sudah bisa mengadopsi ide-ide yang sudah dipermulasikan.
Untuk Kabupaten Sergai merupakan daerah yang lebih aktif dengan capaian lebih optimal dibanding daerah lain yang telah didampingi oleh BITRA. Terkait dengan SID, pada tatanan pemerintahan desa dituntut dapat menyajikan data dan informasi secara akurat, namun yang jadi masalah saat ini adalah menginputan data yang sama dengan sistem aplikasi yang berbeda. Dalam hal ini Dinas Kominfo sangat berperan terhadap sistem informasi yang terjadi dengan konsep satu data sehingga terintegrasi antara Bappeda-PMD dan Kominfo.
Elanto juga mencontohkan tentang perkembangan SID yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, meski dengan kondisi topografi yang dianggap cukup sulit namun masyarakat sangat antusias serta memiliki komitmen untuk menjalankan SID tersebut sehingga setiap desa yang ada di Gunung Kidup dapat terkoneksi internet dan dapat diakses oleh siapa saja.
Kepala Bappeda Sergai Ir Hj Prihatina, M.Si mengatakan dari sisi perencanaan telah dilakukan sinkronisasi antara desa dan kabupaten seperti penyusunan RPJMD-RPJMDes. Dengan adanya SID diharapkan juda dampak perubahan ekonomi di desa.(JURLIS)