DPRD Kabupaten Blitar Gelar Rapat Paripurna Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2021

BLITAR, teritorial24.com – Dalam rapat paripurna, Rabu (23/6/2022), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhamad Rifa’i membuka rapat yang mengagendakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Rapat itu dihadiri Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar Rahmad Santoso.

Pimpinan rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Susi Narulita dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Mujib.

Bacaan Lainnya

“Yang hadir sebanyak 38 anggota dewan. Sesuai tata tertib, rapat paripurna ini sudah kuorum,” papar pimpinan rapat paripurna Muhamad Rifa’i.

Setelah dibuka, Rifa’i mempersilahkan Bupati untuk menyampaikan laporannya soal raperda. Dihadapan Anggota Dewan, Bupati Rini Syarifah memaparkan sejumlah hal mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Dikatakannya, raperda itu merupakan bentuk penyampaian kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten. Laporan itu telah diaudit BPK.

“Alhamdulillah, hasil audit BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat tersebut karena Pemkab Blitar telah telah berhasil menyajikan laporan keuangan yang wajar,” kata Bupati.

Ia menambahkan, Pemkab Blitar juga telah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi dari BPK sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Blitar yaitu terkait pendapatan dan belanja.

Menurutnya, opini WTP yang telah dicapai Pemkab Blitar atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021 merupakan yang ke-6 kalinya sejak tahun anggaran 2016. Capaian tersebut merupakan capaian hasil kerja bersama termasuk dengan legislatif dan semua stake holder.

“Mudah-mudahan dalam proses penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 berjalan lancar, membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Blitar,” pungkasnya. (didik)

Pos terkait