Duh! Honorer Bapenda Deliserdang yang Diduga Tilep Uang PBB Rp107 Juta Terancam Pecat

  • Whatsapp
Kantor Bapenda Deliserdang, Jalan Sudirman, Lubukpakam. (IST/As)

DELISERDANG, teritorial24.com-DH alias D, tenaga honor di Unit Pelaksana Teknis UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deliserdang di Kecamatan Tanjungmorawa, yang diduga menilep uang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp107 juta, terancam dipecat.

Ancaman pecat itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bapenda Deliserdang, Dedi Maswardi, ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (14/9).

Bacaan Lainnya

example banner

example banner

“Kita minta pengakuannya dulu, pasti kita tindaklah. Kita minta warga yang yang dirugikan mengadu ke Pemkab Deliserdang,” katanya.

Dedi yang rangkap jabatan sebagai Asisten III Pemkab Deliserdang itu juga menyebutkan pihaknya sudah melaporkan kasus itu ke Inspektorat.

“Nanti Inspektorat yang menindaklanjutinya dan akan dilakukan pemeriksaan investigatif,” tegasnya.

Dedi Maswardi mengaku kesal dengan tindak-tanduk DH alias D, yang begitu berani memegang uang pembayaran PBB milik warga, dan tidak menyetorkannya.

“Saat saya telepon, kata dia (DH), uangnya masih ada. Tidak digelapkannya, tapi belum dibayarkan. Saya kesal juga oknum honorer itu bisa meringankan pajak, pandai-pandaian dia. Kita tunggu saja Inspektorat bekerja,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Bapenda Deliserdang, Edy Jamian, mengatakan DH alias D sudah dipanggil ke Kantor Bapenda Deliserdang.

“Sudah kami panggil dan itu kelakuan dia pribadi. Pengakuannya, dia ngambil uang PBB Vihara itu, bahkan Kepala UPT-nya gak tahu,” kata Edy Jamian.

Dia mengatakan pihaknya memerintahkan DH alias D untuk mengembalikan uang tersebut ke pemiliknya.

“Kata dia, uangnya masih ada. Kami perintahkan itu harus dikembalikan, namun katanya pemilik Vihara gak mau nerimanya,” ucap Edy Jamian.

Diberitakan sebelumnya, DH alias D, honorer di UPT Bapenda Deliserdang di Kecamatan Tanjungmorawa diduga menilep uang Rp107 juta untuk pembayaran tunggakan PBB Vihara Buddha Murni Indonesia, Jalan Medan-Tanjungmorawa, Km 14, Desa Limaumanis, Kecamatan Tanjungmorawa.

Awalnya pihak vihara menyuruh orang kepercayaannya, Umi untuk membayarkan PBB PT Karya Utama Prima Pratama, karena lahan tersebut sudah dibeli Pihak Vihara. Karena PT Karya Utama Prima Pratama sudah lama tidak membayar PBB, maka Vihara Buddha Murni Indonesia berniat melunasi tunggakan tersebut.

Umi menjelaskan DH alias D mengaku bisa membantunya untuk membayarkan tunggakan tersebut.

“Jadi, pada Kamis, 30 Juli 2020 lalu, jam 09.30 WIB, DH datang sendiri ke Vihara untuk mengambil uang Rp107.100.000. Saya langsung bertanya sama DH, ini uang titipan dari kantor untuk pengurusan PBB, jadi karena uang cukup besar nilainya saya minta kuitansi sama DH. Saat itu, DH mengaku tidak membawa kuitansi,” beber Umi, Kamis (10/9).

Umi tetap memaksa DH untuk memberikan kuitansi. Karena menurutnya, jika terjadi hal-hal tidak diinginkan, ada bukti yang menjadi pegangannya.

“Lantas, saya bilang ini harus pakai kuitansi dan materai 6.000. Akhirnya kuitansi tanda terima saya buat sesuai nilai yang diserahkan kepada DH. DH mengatakan akan dibayarkan ke Bapenda Deliserdang,” imbuhnya.

Sambung Umi, Senin lalu (8/9), dia coba menghubungi DH untuk bertemu, guna menanyakan pengurusan pembayaran tunggakan PBB tersebut.

“Saya coba menghubungi DH untuk bertemu. Saya bertemu dengan dia di Kantor Camat Tanjungmorawa dan saya tanyakan sejauh mana pengurusannya,” jelasnya.

Namun, jawaban yang diterima tidak sesuai harapan. DH berdalih belum bisa dibayarkan karena jaringan sedang off-line.

“DH menjawab jaringan masih off-line. Terus dibilangnya, kalau tidak percaya tanya ke dinas aja, karena uang sudah disetornya. Itu dibilangnya, Saya mintalah bukti pembayarannya kalau uang itu sudah disetor, dia (DH) beralasan lagi kuitansinya belum bisa dicetak, karena tidak mungkin kuitansinya diminta karena yang urus orang dalam,” papar Umi menirukan ucapan DH.

Tak puas dengan apa yang disampaikan DH, Umi dan temannya datang ke Kantor Bapenda Deliserdang, untuk memastikan ucapan DH.

“Jam 09.30 WIB, bersama teman, saya mendatangi Bapenda Deliserdang, untuk memastikan apakah tunggakan PBB PT Karya Utama Prima Pratama sudah dibayarkan DH atau belum. Jadi, petugas loket pelayanan Bapenda, Dina Ayu Nita, bilang setelah mendapat riwayat pembayaran PBB, ternyata PBB-nya belum dibayarkan DH,” ucapnya kesal.

DH yang mungkin sudah ditegur atasannya, langsung menghubungi Umi. Meski dihubungi puluhan kali, Umi ogah menerima panggilan DH. Bahkan, imbuh Umi lagi, DH mengirimkan pesan bersedia mengembalikan uang PBB Rp107 juta tersebut. Namun, Umi tak mengamininya.

Sementara itu, Kepala UPT Sudarno, Kepala UPT Bapenda Tanjungmorawa, Sudarno, terkejut mendengar kasus itu.

“Kok bisa seperti ini? Itu nilainya bukan sedikit, tapi besar,” katanya. (As) example banner

Pos terkait