Gubernur Sulsel Ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, BB-nya Duit Rp2 Miliar, Saya Lagi Tidur Dijemput

  • Whatsapp
Barang bukti yang diamankan KPK dalam OTT di Pemprov Sulsel. (Tangkapan Layar Youtube KPK)
example banner

Jakarta, teritorial24.com–KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yaitu sebagai penerima yakni NA (Nurdin Abdullah) dan ER (Edy Rahmat,) Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan dalam kasus gratifikasi.
Sedangkan tersangka yang ketiga yaitu pihak pemberi dalam kasus tersebut yaitu AS (Agung Sucipto) selaku kontraktor dalam proyek tersebut.

Mereka ditetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

“Penahanan para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 18 Maret 2021,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam konferensi pres, di kantornya Jakarta, Minggu dini hari pada 28 Februari 2021.

Dengan rincian sebagai berikut. NA ditahan di Rutan Cabang KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, ER ditahan di Rutan Cabang KPK pada Kavling C1 dan tersangka AS ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih.

Selanjutnya, kata dia, untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kavling C1.

Dua orang sebagai penerima yakni NA dan ER disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kemudian sebagai pemberi yakni AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, tiba di Gedung KPK untuk menjalani proses pemeriksaan dibawa oleh tim penindakan KPK dari rumah dinas di Makassar, sekitar dini hari sebelum diterbangkan ke Jakarta.

Saat tiba di Gedung KPK, Nurdin terlihat mengenakan jaket hitam dan topi biru, dan masker putih. Kepada awak media, Nurdin mengaku tengah beristirahat bersama keluarganya di rumah, saat didatangi KPK.

“Saya lagi tidur, dijemput,” ujarnya sebelum memasuki lobi Gedung KPK, Sabtu 27 Februari 2021.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa barang bukti yang diamankan dalam OTT yang menyeret Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, adalah uang senilai Rp 2 miliar.

Saat menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap enam orang yang diamankan dari Makassar, Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan uang yang diduga sebagai fee sejumlah proyek itu, disita dari rumah dinas Edy Rahmat (ER), sekretaris dinas PUPR Sulsel.

“ER diamankan berserta uang dalam koper sekitar Rp 2 miliar, turut disita dari rumah dinasnya di Jalan Hertasning, Makassar,” ujar Firly saat menggelar konfrensi pers di gedung KPK, Ahad (28/2) dini hari.

Dalam keterangannya, Firly menjelaskan proses penangkapan berlangsung di tiga tempat sejak Jumat (26/2) pukul 23.00 WITA hingga Sabtu (27/2) dini hari.
“Yang pertama adalah di rumah dinas ER di kawasan Jalan Hertasning, kedua di jalan poros Bulukumba dan di rumah jabatan Gubernur Sulsel,” ujar Firly. (viv/rep/net/bbs)

example banner

example banner