Ketua KAMI Medan Ditangkap, KAUM Jadi Kuasa Hukum

  • Whatsapp
Pimpinan dan anggota KAUM usai rapat membahas tentang upaya pembelaan terhadap Ketua KAMI Medan, Khairi Amri. (IST/As)
MEDAN, teritroial24.com-Penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan Mabes Polri terhadap delapan petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) termasuk Khairi Amri, Ketua KAMI Medan, atas kasus ujaran kebencian dalam unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta kerja berujung ricuh, Kamis lalu (8/10), bakal berbuntut panjang. Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) didapuk menjadi kuasa hukumnya dan berencana melakukan praperadilan.
Husni Thamrin Tanjung, Wakil Ketua KAUM kepada wartawan, Kamis malam (15/10), menjelaskan
Khairi Amri dijerat dalam perkara ujaran kebencian dan permusuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 160 KUHP.
“Khairi Amri telah menandatangani surat kuasa khusus kepada KAUM. Penandatanganannya di hadapan penyidik di Mabes Polri, karena saat ini beliau ditahan di Mabes. Kami memandang, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan klien kami (Kahiri Amri) masih prematur,” terangnya.
Setelah dicermati, sambung Husni Thamrn, konsideran Surat Perintah Penangkapan (SP-Kap) tertanggal 9/10/2020, di mana laporan polisi bertanggal 9 Oktober 2020, dengan pelapor seorang polisi berpangkat Bripka dan pada tanggal itu juga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dengan menerapkan undang-undang yang bersifat umum dan undang-undang bersifat khusus, yakni UU-ITE dan KUHPidana.
“Bagaimana mungkin dugaan tindak pidana diketahui jam 16.00 WIB, tanggal 9 Oktober 2020, lalu begitu cepat, hari itu juga dilakukan gelar perkara. Maka patut dipertanyakan alat bukti apa yang dikantongi penyidik, sehingga prosesnya sangat kilat. Apakah ini bisa menjamin keprofesionalan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti?” pungkasnya.
Selanjutnya, beber Husni Thamrin, dilakukan gelar perkara kembali untuk melakukan penahanan di tanggal, 10 Oktober 2020.
“Bila UU ITE itu dihubungkan dengan Pasal 160 KUHP ini, sesuatu yang janggal. Satunya UU khusus, satu lagi UU bersifat umum. Seharusnya, penyidik memilih satu pasal saja untuk diterapkan. Sangat janggal diterapkan kedua pasal itu secara bersamaan,” bebernya.
Menurut KAUM, imbuh Husni Thamrin lagi, menjerat dengan UU itu harus dengan bukti yang kuat dan tentunya memerlukan keterangan ahli untuk menilai, apakah bahasa Khairi Amri memang bersifat hasutan, kebencian dan permusuhan.
“Tidak bisa buru-buru menerapkan pasal itu. Apalagi dalam satu hari, penyidik langsung melekatkan status tersangka. Untuk itu, kami berencana menguji kerja-kerja penyidik tersebut melalui praperadilan,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua KAMI Medan, Khairi Amri ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian dalam unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta kerja berujung ricuh, Kamis lalu (8/10). Dia ditangkap bersama seorang lainnya yang juga telah ditetapkan tersangka.
“Tadi pagi dua orang ditangkap kasus ujaran kebencian. Kami jerat dengan UU ITE karena menghasut, rasis dan merencanakan kerusuhan di Medan,” ujar Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin kepada wartawan, Senin siang (12/10). (As)
example banner

Pos terkait