Ketua Umum APPAI Putra Kaban: Pergub Sumut No 10/2020 Kebiri Pariwisata di Sumut

  • Whatsapp
Ketua Umum APPAI, Putra Kaban. (IST/As)
example banner

MEDAN, teritorial24.com-Asosiasi Pengusaha Pariwisata Alam Indonesia (APPAI) tidak akan mengalah dengan Pergub No 10 Tahun 2020 dan aturan-aturan lain yang menghambat investasi di Sumatera Utara (Sumut).

APPAI akan melakukan berbagai cara dan langkah hukum serta aturan ketatanegaraan untuk menegakkan peraturan yang tidak dilaksanakan di Sumut, termasuk perintah presiden yang diabaikan.

Demikian dikatakan Ketua Umum APPAI, Putra Kaban kepada wartawan di Medan, Selasa (28/7), terkait Pergub No 10 Tahun 2020, tentang Penugasan kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara Dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Lokasi Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Dia menilai, Pergub tersebut menghambat serta mempersulit anggota APPAI untuk berinvestasi di Sumut.

Upaya yang akan dilakukan APPAI, antara lain melaporkan permasalahan ini ke DPRD sumut dan meminta agar dilakukan rapat dengar pendapat (RDP).
Sebab, pejabat di Sumut tidak becus dalam menangani investor. Membuat aturan sendiri yang jelas-jelas bertentangan dengan perintah presiden, yakni agar pejabat daerah memberikan kemudahan kepada investor untuk berinvestasi.

Putra Kaban juga menilai Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, telah salah mengangkat pejabat di lingkungannya yang tidak mengerti masalah dan tidak mengetahui aturan. Padahal presiden selalu mengatakan agar kepala daerah memilih orang yang kapabel di jajarannya. Tapi justru di Sumut, banyak pejabatnya yang hanya berstatus pelaksana tugas (Plt).

“Ini tidak benar dong,” katanya.

Di samping itu, dengan disahkannya Pergub No 10 tahun 2020 tersebut yang mempersulit investor di Sumut, Gubsu dan Wagub juga dinilai tidak mengerti aturan. Termasuk tidak mentaati perintah presiden agar tidak mempersulit investor.

Selain mengadu ke DPRD Sumut, APPAI juga akan melapor ke presiden, Jaksa Agung dan Kapolri. Upaya lainnya juga akan dilakukan untuk menegakkan peraturan di Sumut terkait persoalan ini.

Diketahui, ada anggota APPAI, yakni pengusaha pariwisata yang merupakan investor dalam negeri ingin mengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan di Sumut.

Angggota APPAI tersebut adalah PT Karo Simalem yang sejak tahun 2012 sudah mengajukan izin kepada Gubernur Sumut, melalui UPT Dinas Kehutanan Tanah Karo dan Dinas Kehutanan Sumut hingga langsung ke Gubernur. Namun hingga kini belum mendapat izin, bahkan tidak ada jawaban pasti yang diberikan kepada investor tersebut.

Terakhir, pada tahun 2019, muncul PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ) yang disebut-sebut sebagai perusahaan daerah (BUMD) untuk mengelola Taman Hutan Raya (Tahura) di Karo. Bahkan Gubsu, Edy Rahmayadi mengeluarkan Pergub No 10 Tahun 2020 untuk mengesahkannya. Sedangkan permohonan yang diajukan PT Karo Simalem sejak tahun 2012, sama sekali tidak diproses dan tidak ditanggapi.

Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengingatkan kepada kepala daerah agar pengelolaan lahan milik negara tidak membebani APBD. Oleh sebab itu, kalau ada investor yang ingin berinvestasi, jangan dipersulit. Bahkan Presiden juga mengatakan, kalau untuk investor yang ingin berinvestasi, maka picing mata saja teken izinnya, sebab hal itu merupakan pemasukan bagi negara,” katanya. (As)

example banner

example banner