Mempertanyakan Gelar The Guardian of Constitution MK

Dalam perkembangan kehidupan bernegara, khususnya negara-negara hukum modern, suatu pemerintah ideal adalah pemerintahan yang demokratis didasarkan pada suatu konstitusi. Menurut Miriam Budihardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik disebutkan bahwa ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah adanya pemerintah yang terbatas kekuasannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang dan pembatasan tersebut tercantum dalam konstitusi.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam negara-negara modern kebutuhan akan konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu konsensus atau kesepakatan mayoritas rakyat mengenai bangunan yang ideal berkenaan dengan negara. Sesuai dengan tujuan negara hukum, konstitusi sebagai hukum tertinggi juga diarahkan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi.

Bacaan Lainnya

Sebagai perwujudan nilai-nilai ideal dalam suatu negara yang menganut demokrasi konstitusional maka penyelenggaraan suatu pemerintahan dapat diwujudkan antara lain dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat, penguatan mekanisme kontrol antar lembaga negara, adanya pengakuan normatif dan empirik akan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam kenyataannya kadang kala ditemukan produk undang-undang yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar. Pembuatan suatu undang-undang meskipun proses pembuatannya telah dilakukan melalui proses demokrasi tetapi kadangkala sarat dengan muatan-muatan politis dan kepentingan tertentu. Kepentingan atau motif-motif politik tersebut seringkali bertabrakan dengan norma-norma konstitusi sehingga lahirlah undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusi. Fenomena inilah yang menjadi salah satu alasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk maksud mengawal dan menjaga agar konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land) benar-benar dijalankan atau ditegakkan dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum modern, karena hukumlah yang menjadi faktor penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan politik di suatu negara. Dalam memaknai politik hukum lembaga yang dapat meluruskan produk hukum yang buruk seperti UU adalah Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi (MK) adalah penyeimbang arogansi dalam membuat peraturan dan perundang-undangan yang tidak sesuai etikanya dengan lembaga dan dengan UUD 1945 sebagai pijakannya. Politik lobi pada dasarnya memang akan terus ada selama kepentingan masih ada, oleh karenanya lembaga penyeimbang ini sangatlah diperlukan. Tak heran sebutan untuk MK adalah The Guardian of The Constitution.

Sebagai penafsir tunggal atas konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya oleh sebagian penggiat hukum dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan super body. Khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait dengan kewenangan yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi secara sepihak bisa menafsirkan Undang-Undang Dasar tanpa dapat dipersoalkan, selain itu putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan upaya hukum yang lain.

Kewenangan menginterpretasikan konstitusi sebagai pijakan penguji undang-undang oleh hakim konstitusi dirasa sangat begitu besar, sehingga dapat membuka peluang kesewenang-wenangan hakim konstitusi menafsirkan tanpa rasa keadilan terhadap persoalan hukum yang dimohonkan, sehingga berdasarkan kewenangan hakim konstitusi yang sangat besar tersebut, walaupun ada aturan dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan rambu-rambu hukum tersebut.

Misalkan dalam perkara pengujian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang dimohonkan oleh seorang hakim Pengadilan Negeri di Padang (Perkara No.004/PUU-I/2003). Mahkamah Konstitusi tercatat pernah menguji perkara tersebut walaupun jelas dalam Pasal 50 Undang-undang Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi juga belum memiliki pengawasan internal yang baik dalam menjalankan kewenangannya. Mahkamah Konstitusi belum memiliki pengawasan internal yang mampu untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran maupun kelemahan organisasi, yang ada hanya mekanisme pengawasan yang bersifat hierarkis struktural dan tidak melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga pengawasan tidak partisipatoris dan efektif.

Keadaan itu juga diperkuat dengan gencarnya pemberitaan di media tentang praktik suap terhadap hakim konstitusi yang diduga mampu mempengaruhi putusannya dan menurunkan kewibawaan peradilan di Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Hamilton bahwa diperlukan ketabahan yang luar biasa bagi para hakim dalam menjalankan tugas mereka sebagai pelindung setia konstitusi, sementara pelanggaran legislatif terhadap konstitusi diawali dengan suara masyarakat mayoritas.

Melihat fenomena yang ada tentu ini akan memberikan efek domino tersendiri bagi Mahkamah Konstitusi yang diamanahkan sebagai penjaga konstitusi. Belum lagi ekspektasi masyarakat yang lebih terhadap MK sebagai ujung tombak pengaman konstitusi dari berbagai kepentingan, apapun itu kepentingannya tidak terkecuali kepentingan politik. Jika Mahkamah Kontitusi tetap bekerja di bawah kepentingan tertentu, maka citra baik Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat akan seiring memudar.

Penempatan gelar Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung dari konsitusi bukanlah sembarang penempatan saja. Ada beban berat yang ditahan oleh Mahkamah Konstitusi agar konstitusi sebagai pemuncak hirarki peraturan perundang-undangan tetap terjaga marwahnya dan tidak bisa disentuh oleh kepentingan politik apapun.

Rasanya dalam beberap tahun belakangan, banyak dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan oleh legislatif yang mengingkari konstitusi seperti praktik omnibus law. Seharusnya hal itu dapat diredam jika Mahkamah Konstitusi memperlihatkan dirinya sebagai sosok lembaga yang terbuka dengan segala bentuk pastisipasi dari masyarakat ketika suatu peraturan perundang-undangan keluar jalur dari kaidah konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga suci yang harusnya bekerja tanpa intrograsi dan tekanan dari pihak manapun. Yang dijaga oleh Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri. Segala hal yang dapat merusak nama Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat harus segera diredam kalau bisa dihapuskan. Tidak akan ada salahnya jika seluruh elemen yang ada dalam Mahkamah Konstitusi bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya saja, karena hak dan wewenang mereka juga sudah dijamin oleh konstitusi sendiri.

Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan Mahkamah Konsitusi dalam melaksanakan tugasnya nanti, namun tentu harapan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian Of Contitution haruslah benar-benar dijalankan. Memangnya sampai ke lembaga yang menaungi kehakiman harus dikotori oleh kepentingan politik? Tentu harusnya itu tidak terjadi bukan?

Harus diingat kembali, dalam perkembangannya ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai grundnorm atau highest norm, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi.

Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (the sovereignity of the people) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Oleh: Ghaffar Ramdi, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang

Pos terkait