Menyoal Urgensi Masa Jabatan Kepala Desa dan Revisi UU Desa Oleh: Seknas FITRA dan Simpul Jaringan FITRA

  • Whatsapp

MEDAN, teritorial24.com – SALAM TRANSPARANSI!

Tak seperti biasanya, Selasa (17/1/2023) depan Gedung Wakil Rakyat di Senayan dipenuhi warna cokelat. Ribuan Kepala Desa se-Indonesiamelakukan aksi,mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Karena itu, para kepala desa mendesak agar DPR segera melakukan revisi pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Demo Kepala Desa menuai banyak kritik dari eleman masyarakat, bahwasanya aksi perpanjangan jabatan kepala desa hanyalah demi kepentingan kepala desa bukan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mewacanakan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sembilan tahun, didasari oleh dua hal, yaitu:

Pertama, produktifitas Kepala Desa. Dengan masa jabatan 9 tahun, kepala desa memiliki waktu lebih banyak untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan desa lebih efektif. Perpanjangan masa jabatan bukan bentuk arogansi, tetapi kebutuhan menyelesaikan konflik pasca pilkades.

Perpanjangan masa jabatan kades tetap dibatasi selama 18 tahun atau dua periode; Kedua, Meredam ketegangan dan polarisasi politik pasca Pilkades. Selama ini masyarakat sering terbelah akibat perbedaan pilihan calon kepala desa dan berdampak pada berkurangnya produktifitas masyarakat serta banyaknya aktifitas desa terbengkalai. Ketegangan dan polarisasi dapat diredam jika masa jabatan kepala desa ditambah.

Setidaknya dua wacana tersebut digulirkan sebagai pintu masuk mendorong percepatan revisi undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Pertanyaannya, apakah revisi UndangUndang Desa sudah mendesak dilakukan? Apakah telah dilakukan kajian mendalam dan komprehensif terhadap implementasi UU Desa yang telah berjalan selama ini, sehingga muncul kebutuhan mendesak revisi UU Desa?

Menyikapi hal tersebut, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi (Seknas FITRA) bersama Simpul Jaringan (Sijar) berpandangan bahwa revisi Undang-Undang Desa saat ini belum mendesak dilakukan. FITRA justru mendorong agar pemerintah fokus pada perbaikan kualitas dan mandat UU Desa, diantaranya mandatory spending untuk memperkuat ruang fiskal di desa serta melakukan perbaikan regulasi pelaksanaan UU Desa agar tidak overlap. Hal ini didasari pada pokok-pokok pikiran dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan hasil refleksi panjang dari pemaknaan posisi  Desa di Indonesia. UU Desa diharapkan dapat meningkatkan peran desa dalam  pembangunan Indonesia berdasarkan kewenangan yang dimiliki desa.

Sejauh ini harapan itu belum berjalan optimal. Menurut hasil kajian FITRA, belum maksimalnya pelaksanaan UU Desa bukan karena isi dan subtansi UU Desa, akan tetapi karena tumpang tindih regulasi pelaksanaan UU Desa yang “mengamputasi” sebagian kewenangan Desa.

2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan desa yang baik sebagai sarana untuk meningkatkan produktifitas kinerja pemerintahan desa. Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang baik dapat terlaksana jika mengedepankan prinsip transparansi,  akuntabilitas serta memperkuat partisipasi masyarakat.

Pelibatan seluruh elemen masyarakat menjadi modalitas dan kekuatan bagi kepala desa untuk mewujudkan produktifitas kinerja. Sementara fakta di lapangan, partisipasi masyarakat di desa masih rendah. Problem besar bagi Desa adalah banyaknya urusan supra desa diserahkan kepada Desa dan menjadikan beban desa semakin berat, sementara kewenangan Desa belum dapat berjalan sesuai yang dimandatkan. Prinsip-prinsip perencanaan dan penganggaran yang baik terabaikan, kasus korupsi di desa semakin meningkat. Maka solusiy ang ditawarkan adalah pemerintah harus berkomitmen dan lebih fokus memperbaiki anomali pelaksanaan UU Desa secara konsekuen,mengurangi overlap regulasi,dan menyudahi pembangunan rezim administrasi yang berdampak koruptif, manipulatif, dan mobilisasi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan korupsi keuangan desa masuk daftar tiga besar korupsi terbanyak di Indonesia dengan 601 kasus korupsi yang melibatkan  686 tersangka berasal dari aparatur desa. (KPK Tahun  2022).

3. Supra Desa perlu meningkatkan kualitas pemerintahan desa agar memiliki kemampuan yang baik dalammelaksanakan pembangunan untuk kesejahteraanmasyarakat. Problem mandulnya fungsi pembinaan danpengawasan supra Desa terhadap penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan desa yang lebihm ensejahterakan rakyat. Solusinya, pemerintah supraDesa harus konsisten untuk meningkatkan kapasitasaparat pemerintahan desa. Penguatan itu dapatdilakukan dengan memberikan peningkatan kapasitasaparat pemerintahan desa agar memilki kemampuanmenyusun perenca-naan dan penganggaran yang lebihtepat sasaran. Selain itu, perlu memperkuat fungsipengawasan BPD, masyarakat dan supra desa agar tidakada penyalahgunaan kewenangan jabatan kepala desa.

4. Wacana perpanjangan masa jabatan Kades 9 tahun dandapat dipilih kembali selama dua periode belum adaandasan filosofis, sosiologis maupun praksis yang

mendasarinya. Untuk itu perlu ditangguhkan. Yangdibutuhkan justru memperkuat demokratisasi di desa.

Demokratisasi Desa bertujuan untuk memperkuatkewenangan desa dan memperbaiki kualitas hidupmasyarakat, untuk mencapainya diperlukan pendidikanpolitik warga yang baik. Sebagai catatan, pemberianwewenang warga desa memilih sendiri kepala desanyayang dikenendaki sesuai dengan adat istiadat setempatsudah berlangsung sejak tahun 1854. Polarisasi sebagair esidupilkadesterjadi karenademokratisasi desadimaknais ebatas suksesi kepala desa bukan subtansi demokrasidesa misalnya visi berdesa dan kualitas gagasan dalamprogram kerja. Karena itu, wacana perpanjangan masajabatan kades belum ada landasan filosofis, sosiologismaupun praksis yang mendasarinya. Masa jabatan kepaladesa 6 tahun dan dapat dipilih 3 kali sebagaimana selamaini berjalan sudah baik. Tinggal bagaimana masalahkesejah-teraannya terpenuhi, terlebih dengan banyaknyabeban pekerjaan yang diemban kepala desa.

5. Problem yang dialamai banyak desa bukan sebatasmasa jabatan kepala desa, lebih mendasar lagi terkaitkesejahteraan aparatur desa. Problem pengaturanp enghasilan tetap dan tunjangan Kades dan perangkatdesa belum mencerminkan rasa keadilan. Perintahmembayar gaji/siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa harus bersumber dari ADD sertabesaran prosentase antara jabatan Kades, Sekdes, danperangkat lainnya sudah diatur sedemikian ketat dantidak proporsional serta tidak mencerminkan jaminanpeningkatan kesejahteraan. Tawaran solusinya adalah

pemerintah pusat berkomitmen mengalokasikan 10%Dana Desa dari dana transfer (on top) dan dapat dialokasikan untuk operasional Pemdes serta mengkajikembali pengaturan prosentase siltap. Di samping itu,pemerintah daerah juga diminta berkomitmenmengalokasikan ADD minimal 10 % dari DAU plus DBHdan bagi hasil pajak serta retribusi daerah untuk desa.

Posisi daerah yang telah memenuhi Alokasi Dana Desaminimal 10% sejumlah 355 daerah, dengan ADD tertinggi 82,08% dialokasikan oleh Kabupaten Badung,sedangkan yang belum memenuhi ada 79 daerah, dengan

ADD terendah 0,45% yang dialokasikan oleh Kabupaten Padang Sidempuan. (Jurnal Defis Edisi 6, Volume VI,

Januari-April 2020).

Jakarta, 22 Januari 2023

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Misbah Hasan (Sekjen FITRA)

Badiul Hadi (Manager Riset, Seknas FITRA)

Yusuf Murtiono (FORMASI Kebumen)

Dahkelan (FITRA Jawa Timur)

Mayadina Musyfiroh (FITRA Jawa Tengah)

Rosniaty Aziz (YASMIB Sulawesi)

Buyung Marajo (POKJA 30)

Ramli (FITRA NTB)

Triono Hadi (FITRA Riau)

Hadno (FITRA Cilacap) ini Lo

Yenni Rambe (FITRA Sumut)

Didik Suprapta (FAKTA Kalbar)

Nuniek Handayani (FITRA Sumsel)

Deddy Umar (SOLUD BIMA)

Abubakar A Hasan (FITRA JABAR).

Pos terkait