Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar Ikuti Zoom Meeting dengan Kemendagri

  • Whatsapp

BLITAR, teritorial24.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar beserta sejumlah pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Blitar mengikuti zoom meeting rapat koordinasi (Rakor) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, di ruang transit DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (16/11/2022).

Adapun rakor itu tentang antisipasi hasil survei Litbang Kompas dengan memperkuat program kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta untuk menindaklanjuti hasil survei yang memperlihatkan adanya kekhawatiran menghilangnya rasa toleransi pada Pemilu 2024.

Bacaan Lainnya

“Rapat secara virtual dengan Kemendagri ini terkait dengan hasil survei Litbang Kompas yang menyatakan bahwa terdapat potensi hilangnya rasa toleransi pada Pemilu 2024,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito kepada awak media usai zoom meeting.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam rakor tadi, daerah juga diminta untuk menganggarkan program kegiatan dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, wawasan kebangsaan, menghargai perbedaan dan melakukan antisipasi pencegahan-pencegahan, salah satunya dengan mengedukasi kepada warga pemilih untuk menghindari seperti ujaran kebencian dan intoleran.

Pemerintah dalam hal ini menurut Suwito, untuk melakukan kegiatan, mengkomunikasikan dan mengajak seluruh stakeholder untuk menciptakan situasi kondisi agar terhindar dari yang namanya politik identitas, politisasi identitas dan dampaknya ke sikap intoleran.

“Sikap intoleran bukan karakter Bangsa Indonesia, kita dilahirkan dengan kearifan bangsa ini menyikapi kemajemukan dengan rasa hormat untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan,” katanya.

Ia menyebut bahwa Kesbangpol mempunyai andil besar yang diharapkan agar mengusulkan berbagai program dan kegiatan yang orientasinya untuk mengedukasi kepada masyarakat.

“Kegiatan itu bisa melalui edukasi kepada warga pemilih, bagaimana bermedsos dengan bijak supaya terhindar dari hoak, menciptakan suasana yang kondusif,” jelasnya.

Ketua DPRD menyampaikan, Kesbangpol sebagai leading sektor yang tepat, mengingat disana ada pembinaan partai politik, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masih banyak stakeholder-stakeholder untuk diajak bersinergi menghindari bahaya intoleran.

Ia menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah membahas RAPBD 2023, dan untuk menindaklanjuti hasil rapat dengan Kemendagri ini pihaknya meminta kepada TAPD untuk menggali beberapa usulan dari Kesbang yang terkait dengan program kegiatan dalam rangka antisipasi terhadap permasalahan tersebut.

“Supaya program kegiatan itu berjalan maksimal, saya berharap dapat dukungan dari segi anggaran dan segera mengkonsolidasikan seluruh stakeholder untuk mempunyai cara pandang yang sama terkait persoalan ini,” imbuhnya. (didik/Adv)

Pos terkait