TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai– Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, melantik 13 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai. Prosesi pengambilan sumpah jabatan berlangsung khidmat di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Senin (6/10/2025) sore.
Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan yang kedua di masa kepemimpinannya periode 2025–2030. Ia menegaskan, pelaksanaan roda pemerintahan harus berlandaskan aturan dan prinsip tata kelola yang baik, bukan sekadar asumsi.
“Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi bagian dari penataan birokrasi berbasis kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kinerja. Kita bekerja dengan aturan yang jelas, bukan dengan asumsi,” tegasnya.
Wali Kota juga menjelaskan, pelaksanaan evaluasi terhadap pejabat akan dilakukan secara berkala setiap triwulan, sesuai dengan ketentuan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022, serta melalui audit kepatuhan rutin oleh Inspektorat.
“Alhamdulillah, ini pelantikan kedua di periode ini. Ada 3 pejabat struktural dan 10 pejabat fungsional yang dilantik. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Bekerjalah dengan disiplin, profesional, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Mahyaruddin turut menekankan pentingnya dedikasi dan loyalitas kepada Pemko Tanjungbalai. Ia berharap para pejabat dapat bekerja bukan hanya menjalankan rutinitas, tetapi benar-benar menghadirkan dampak positif bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan agar seluruh ASN memiliki komitmen kinerja tinggi, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, baik antar-OPD maupun dengan masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Selain itu, akuntabilitas dan transparansi juga menjadi kunci agar kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan.
“ASN harus adaptif terhadap perubahan regulasi dan dinamika sosial ekonomi. Tingkatkan kapasitas diri, gunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, dan pastikan setiap program bisa diukur hasilnya,” pesan Wali Kota.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh pejabat segera menyusun rencana kerja operasional, memprioritaskan program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, memperkuat koordinasi antar-OPD, dan memperhatikan transparansi serta evaluasi program secara berkala.
