TERITORIAL24.COM, MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, meminta Pemerintah Kota Medan menjalankan proses seleksi direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) secara transparan dan bebas dari kepentingan politik.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi keputusan panitia seleksi memperpanjang masa pendaftaran calon direksi tiga PUD milik Pemko Medan.
“Perpanjangan waktu ini jangan menimbulkan kecurigaan publik. Justru harus menjadi kesempatan bagi calon yang kompeten dan profesional untuk ikut serta,” kata Afandi, Kamis, 23 Oktober 2025.
Perpanjangan pendaftaran itu tertuang dalam surat Panitia Seleksi Pemko Medan bernomor 900.1.13.2/05.Pansel–PUD/2025 tertanggal 20 Oktober 2025.
Tiga perusahaan daerah yang membuka lowongan jabatan direksi adalah PUD Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH).
Posisi yang diperebutkan mencakup Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Umum dan Keuangan/SDM, serta Direktur Pengembangan.
Afandi menegaskan jabatan direksi BUMD merupakan posisi profesional, bukan politik. Karena itu, panitia seleksi diminta bekerja secara independen dan objektif. “Tiga PUD itu bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Kalau direksinya tidak punya kapasitas, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut.
Ia juga mendorong Pemko Medan menyusun sistem evaluasi kinerja yang terukur agar direksi terpilih dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pendapatan asli daerah (PAD).
“DPRD akan tetap mengawasi jalannya seleksi. Kami ingin yang duduk nanti adalah orang-orang yang punya visi, bukan karena kedekatan atau titipan siapa pun,” kata Afandi.(Akbar)
