Kota Medan

Banjir Medan, Ahmad Afandi Harahap: Triliunan Rupiah Mengalir, Kota Tetap Tenggelam

103
×

Banjir Medan, Ahmad Afandi Harahap: Triliunan Rupiah Mengalir, Kota Tetap Tenggelam

Sebarkan artikel ini

TERITORIAL24.COM, MEDAN – Hujan kembali mengguyur Kota Medan dan genangan air kembali merendam sejumlah ruas jalan utama, kawasan perkantoran, hingga permukiman warga. Fenomena banjir tahunan itu menuai kritik tajam dari anggota DPRD Medan Ahmad Afandi Harahap dari Fraksi Demokrat.

Menurut Afandi, kondisi banjir yang terus berulang menjadi potret kegagalan tata kelola kota dan pengelolaan anggaran publik. Padahal, selama bertahun-tahun, pemerintah kota telah menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk proyek penanggulangan banjir.

“Kota Medan kembali banjir. Ini bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan potret kegagalan tata kelola kota dan pengelolaan uang rakyat yang patut dipertanyakan,” ujar Afandi di Medan, Minggu (19/10/2025).

Ia menyoroti proyek-proyek besar seperti pembangunan kolam retensi, perbaikan drainase utama, dan penataan sungai yang disebut-sebut sebagai solusi permanen, namun hasilnya tidak signifikan.

“Kolam retensi menelan anggaran ratusan miliar tapi tidak berfungsi maksimal. Air tetap meluap, drainase tetap tersumbat, dan warga tetap terendam,” katanya.

Afandi menilai lemahnya perencanaan dan pengawasan menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya program pengendalian banjir. Ia menyebut banyak proyek yang dikerjakan tanpa perhitungan matang dan kualitas yang buruk.

“Pengerjaan drainase sering asal jadi dan tidak terintegrasi dengan sistem utama. Kolam retensi dibangun tanpa memperhitungkan daya tampung riil dan aliran air di sekitarnya, akhirnya hanya menjadi pajangan beton tanpa manfaat,” jelasnya.

Selain itu, ia menyinggung dugaan pemborosan dan ketidakefisienan anggaran, terutama pada proyek yang dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran demi mengejar target serapan dana.

“Evaluasi dan audit publik harus dilakukan. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan, dan sejauh mana hasilnya dirasakan,” tegasnya.

Afandi juga mendorong lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan aparat penegak hukum untuk turun tangan jika ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *