TERITORIAL24.COM, MEDAN — Meningkatnya kasus perundungan (bullying) dan melemahnya nilai-nilai moral di masyarakat mendorong DPRD Kota Medan menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Ranperda tersebut digagas sebagai upaya memperkuat karakter kebangsaan di tengah derasnya pengaruh media sosial dan perubahan sosial yang dinilai telah menggerus nilai ke-Indonesiaan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Medan, Afif Abdillah, mengatakan usulan Ranperda ini lahir dari keprihatinan terhadap fenomena sosial yang menunjukkan semakin menipisnya pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap nilai-nilai Pancasila.
“Saat ini banyak kasus bullying dan ujaran kebencian di media sosial. Padahal dalam sila kedua Pancasila sudah jelas disebutkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tapi nilai itu kini jarang dihayati,” ujar Afif di ruang Fraksi NasDem DPRD Medan, Senin (20/10/2025).
Menurut Afif, Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan tanpa dimaknai dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia mencontohkan, sila pertama yang mengajarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menuntun manusia untuk berperilaku sesuai nilai agama dan memperlakukan orang lain dengan adab. “Sayangnya, banyak yang kini mudah menghakimi di media sosial tanpa memahami nilai-nilai itu,” katanya.
Afif yang juga Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan menilai, lunturnya nilai-nilai ke-Pancasila-an di kalangan anak muda salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya figur teladan di ruang publik.
Ia mendorong agar sosialisasi nilai kebangsaan tidak hanya dilakukan di media sosial, tetapi juga di sekolah, lingkungan masyarakat, dan keluarga.
“Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu disebarluaskan kepada semua kalangan, termasuk orang tua. Banyak yang belum memahami makna kebangsaan dan sejarah persatuan bangsa ini,” ujarnya.
Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah mulai dibahas oleh Bapemperda DPRD Medan sejak September 2025.
