TERITORIAL24.COM, MEDAN — Dunia perkopian—eh maksudnya fotokopian—di lingkungan Samsat Medan Utara sedang jadi bahan gosip serius.
Bukan karena harga fotokopi naik, tapi karena dugaan penjualan materai bekas di Koperasi Fotokopi Samsat Medan Utara, Jalan Sekip No. 29, Medan.
Kisah ini bermula dari Akbar, warga yang mengurus Bea Balik Nama dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Ia membeli blanko surat kuasa dan kwitansi bermaterai seharga Rp30 ribu di koperasi yang katanya resmi itu. Namun, alih-alih mulus, Akbar malah menemukan kejanggalan.
“Materainya kayak udah pernah ditandatangani orang. Ada coretan di ujung kanan,” ujar Akbar kepada wartawan, dengan nada antara heran dan kesal.
Setelah berkasnya disusun rapi, Akbar melangkah percaya diri ke Loket 5, tempat semua harapan hidup wajib pajak diuji.
Tapi petugas loket, Aiptu Pernagin Angin, menolak berkasnya. Alasannya: surat kuasa hanya sah kalau pemberi dan penerima kuasa masih satu Kartu Keluarga (KK).
“Sesuai aturan, gak bisa di luar KK. Orangnya harus hadir,” tegas sang petugas.
Pernyataan itu sontak bikin Akbar bingung. “Kalau begitu, biro jasa yang ngurus pajak orang lain tiap hari itu gimana ceritanya?” pikirnya dalam hati, mungkin sambil menatap kosong ke arah ruang tunggu.
Sampai berita ini ditulis, Kepala Bidang Pendapatan Bapenda Sumut, Fariz, belum memberikan tanggapan meski sudah dihubungi lewat WhatsApp.
Pesan konfirmasi masih centang dua abu-abu, nasibnya mirip seperti rasa penasaran publik soal materai bekas tadi.
Kalau dugaan ini benar, mungkin koperasi itu layak disebut pelopor “fotokopi ekonomis berkelanjutan”—karena berhasil mendaur ulang bukan hanya kertas, tapi juga materai.(Tim)
