TERITORIAL24.COM, Asahan- Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, M.Si mengatakan, Pemkab Asahan telah memetakan prioritas perbaikan infrastruktur jalan dan peningkatan layanan publik berdasarkan data riil wilayah.
Pemanfaatan hasil pemetaan tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemerintah (Rakorpem) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Selasa (28/10/2025).
“Pembangunan tidak cukup diukur dari panjang jalan yang diperbaiki, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mengelola potensi ekonominya secara mandiri,” cetus Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, M.Si di Rakorpem yang juga dihadiri Wakil Bupati Rianto SH MAP bersama Kepala OPD, Kepala Puskesmas dan Camat itu.
Taufik mengatakan, setiap Camat wajib menyampaikan kondisi lapangan secara faktual sebagai dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan terukur. Langkah tersebut akan dilakukan melalui pendekatan Asahan satu data.
Menurutnya, Pemkab Asahan telah memastikan seluruh proses pembangunan dan pelayanan publik berbasis pada data sektoral yang valid dan terintegrasi.
Hal itu sesuai hasil pendataan tahun 2025 dimana panjang total ruas jalan Kabupaten mencapai 1.398,13 kilometer, dengan 36,18 persen dalam kondisi baik dan 63,82 persen sisanya dalam kategori sedang hingga rusak berat.
Ditambahkannya, Pemkab Asahan akan melakukan perbaikan secara bertahap, dimulai dari akhir tahun ini hingga tahun – tahun ke depan dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran daerah.
Langkah tersebut ditempuh secara terukur mengingat adanya kebijakan pengetatan fiskal dari pemerintah pusat, sehingga setiap program perbaikan infrastruktur diarahkan pada titik-titik prioritas yang paling mendesak dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain infrastruktur, Bupati juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan. Dia meminta Dinas Kesehatan, RSUD HAMS, dan seluruh puskesmas untuk menjaga mutu pelayanan, ketersediaan obat, serta kedisiplinan tenaga medis.
Karena Pemkab Asahan terus memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui APBD. Hal itu guna memastikan setiap warga memperoleh layanan kesehatan yang mudah, layak, dan bebas biaya.
