TERITORIAL24.COM, BLITAR — Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Blitar, Senin siang.
Mereka mengepung Kantor Bupati dan Gedung DPRD sebagai bentuk protes atas belum disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025.
Aksi yang diikuti sekitar 150 hingga 200 orang ini dimulai dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kanigoro sejak pagi hari.
Massa kemudian berjalan kaki menuju kompleks perkantoran pemerintah sambil membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan secara lantang.
Ketua GPI, Jaka Prasetya, dalam orasinya menilai DPRD dan Bupati Blitar gagal menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, yang berdampak pada terhambatnya berbagai program pembangunan daerah.
“Kami menuntut pertanggungjawaban DPRD atas keterlambatan pengesahan APBD-P. Rakyat sudah membayar pajak, tapi tidak merasakan hasilnya karena anggaran tak kunjung disahkan,” ujar Jaka di hadapan massa, Senin(25/8/2025).
Lebih lanjut, Jaka menduga adanya kepentingan politik di balik mandeknya proses pengesahan anggaran. Ia menuding sejumlah anggota legislatif dari partai tertentu—seperti Gerindra, Golkar, dan PKB—sengaja memperlambat pengesahan APBD-P demi agenda politik menjelang tahun pemilu.
“Jika ada anggota DPRD yang menghambat pengesahan PAK karena kepentingan politik, kami minta mereka mundur. Tindakan itu hanya menyengsarakan rakyat dan memperlambat pembangunan,” tegasnya.
GPI juga menyoroti kinerja kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pejabat pembuat komitmen (PPK), dan mendesak mereka untuk mundur jika terbukti tidak mampu menyerap anggaran dengan maksimal.
“Ini uang rakyat, bukan milik elit politik. Kalau rakyat marah, jangan salahkan siapa-siapa,” tambah Jaka.
Setelah aksi berlangsung cukup lama, perwakilan dari Komisi I DPRD Blitar, Nugroho, akhirnya menemui para demonstran.
Ia menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembahasan dan penandatanganan APBD-P 2025.
