TERITORIAL24.COM, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP) sebagai alternatif penggerak ekonomi.
Langkah ini diambil menyusul penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang menyebabkan belanja daerah tahun depan berkurang sekitar Rp9 triliun.
“Harus ada yang menutup celah ini. Salah satunya melalui KUR dan KPP,” kata Bobby saat menghadiri akad massal 800.000 KUR dan KPP secara virtual dari Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa, 21 Oktober 2025.
Bobby mengatakan, target pertumbuhan ekonomi Sumut tahun depan tetap dipatok di kisaran 6,8 hingga 7,2 persen.
Untuk itu, ia meminta pemda aktif mendorong penyaluran KUR di masing-masing wilayah. Saat ini, realisasi KUR di Sumut baru mencapai Rp11 triliun, tertinggal dari Sulawesi Selatan.
“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang belum mendata UMKM-nya,” ujarnya.
Menurut Bobby, perluasan akses KUR tidak hanya untuk pelaku UMKM, tetapi juga bagi Tenaga Migran Indonesia (TMI).
Sementara KPP ditujukan bagi kontraktor lokal, pengembang, dan penyedia bahan bangunan yang mendukung program nasional perumahan.
“Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjaman online, lebih baik diarahkan memanfaatkan KUR,” kata Bobby.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan tambahan anggaran KPP sebesar Rp130 triliun.
Dana tersebut terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi suplai dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.
“Kredit ini bagian dari Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo. Saya minta kepala daerah dorong kontraktor lokal aktif membangun rumah,” ujar Airlangga dari Surabaya.
Akad massal ini digelar serentak di berbagai daerah. Di Medan, acara dihadiri sekitar 1.000 debitur, serta para bupati, wali kota se-Sumut, dan Kepala BI Perwakilan Sumut.
Sementara di Surabaya, hadir Menteri P2MI Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.(Akbar)
