TERITORIAL24.COM, MEDAN – Drama Kepling 14 Kelurahan Titi Papan masih berlanjut dan belum ketemu ujungnya.
Ketua Komisi I DPRD Medan, Reza Pahlevi Lubis, sampai-sampai minta Inspektorat Pemko Medan turun tangan memeriksa Lurah Titi Papan Irwan dan Camat Medan Deli Indra Utama.
Alasannya, dua pejabat ini dituding membeking Pranoto, Kepling 14 yang dinilai bermasalah dan sudah lama ditolak warga.
Padahal, menurut catatan, Pranoto sempat terbukti melakukan pungutan liar (pungli). Alih-alih dicopot, malah dapat SK baru dari camat.
“Sudah terbukti pungli, nggak ada verifikasi surat dukungan, warga jelas menolak, tapi masih diangkat. Ada apa ini?” kata Reza saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Medan, Senin (22/9/2025).
Reza yang juga politisi muda Partai Golkar itu menegaskan, Inspektorat harus mengakomodir tuntutan warga.
Ia menyebut penolakan terhadap Kepling 14 sudah berlangsung hampir empat bulan dan beberapa kali berbentuk aksi demonstrasi.
“Kalau tiga bulan lebih warga terus menolak, bagaimana bisa program wali kota berjalan dengan baik? Jangan biarkan persoalan ini berlarut,” ujarnya.
RDP kali ini tercatat sudah yang ketiga khusus membahas Kepling 13 dan 14. Untuk Kepling 14, bukti pungli ikut disampaikan warga. Salah satu utusan warga menuturkan, oknum Kepling meminta Rp 4,5 juta untuk urusan SKT tanah ukuran 9 × 11 meter, plus Rp 2,5 juta untuk urusan SKT tetangga.
Menanggapi itu, Kepala Inspektorat Pemko Medan, Erfin F, bilang pihaknya akan serius menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi tata kelola pemerintahan.
“Kami pastikan bekerja secara utuh sesuai kriteria. Publik menunggu hasil kerja kami,” ujarnya singkat.
Selain anggota DPRD dan Inspektorat, hadir juga Kabag Tapem, bagian hukum, pihak kecamatan, Lurah Titi Papan, serta puluhan warga yang masih menuntut agar Kepling 14 diganti.(Akbar)
