TERITORIAL24.COM, MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat suara dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (22/9/2025).
Lewat juru bicaranya, dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, PKS menyampaikan sederet catatan kritis atas Rancangan APBD (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026.
Isu pertama yang disorot adalah penurunan proyeksi pendapatan daerah. Dari Rp7,27 triliun pada R-APBD 2025, tahun depan justru diperkirakan turun jadi Rp7,22 triliun.
“Kami mempertanyakan kajian dan pertimbangan yang mendasari penurunan ini,” kata Ade.
PKS juga menyoroti perubahan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari data yang mereka pegang, ada 17 OPD dapat kenaikan anggaran, sementara 2 OPD justru turun.
“Kami minta penjelasan dasar pertimbangan perubahan tersebut,” tambahnya.
Selain soal angka-angka, Fraksi PKS juga mengingatkan tentang tantangan Universal Health Coverage (UHC) Premium 2026. Mulai dari evaluasi program sebelumnya sampai perbaikan pelayanan BPJS di rumah sakit mitra.
Isu lain yang ikut disinggung: daya saing RSUD Bachtiar Ja’far di Medan Utara, kontribusi Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang dinilai masih minim, serta inventarisasi aset tanah dan bangunan milik Pemko.
PKS menekankan pentingnya sertifikasi aset agar bisa dikelola lebih baik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Tak ketinggalan, PKS juga mengingatkan agar pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Medan diakomodasi dalam penyusunan RAPBD.
“APBD ini harus mampu menekan kemiskinan ekstrem, membuka lapangan kerja, mengembangkan infrastruktur ekonomi, menciptakan iklim investasi kondusif, serta meningkatkan kualitas SDM,” ujar Ade menutup pandangan umum fraksinya.
Sebagai catatan, struktur R-APBD Medan 2026 memproyeksikan pendapatan Rp7,224 triliun lebih, belanja Rp7,329 triliun lebih, dan pembiayaan netto Rp105,073 miliar.(Anggi)
