TERITORIAL24.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa punya rumah yang layak huni.
Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, Pemprov berharap bisa mengurangi angka backlog perumahan yang saat ini masih tinggi.
Menurut data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, backlog di Sumut mencapai 938.217 rumah tangga, atau sekitar 9,5 persen dari total backlog nasional. Selain itu, masih ada ribuan keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
“Target kita tahun ini membangun 15 ribu rumah untuk MBR. Sampai saat ini yang sudah akad ada sekitar 7.028 unit,” kata Kepala Dinas Perkim Sumut, Hasmirizal Lubis, dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro 30, Medan, Senin (22/9/2025).
Selain pembangunan rumah baru, Pemprov juga menargetkan bedah rumah 400 unit RTLH tahun ini. Dengan anggaran Rp30 juta per unit, skema yang dipakai adalah swakelola. Artinya, masyarakat bisa ikut menambah dana jika ingin spesifikasi rumah lebih tinggi.
Hasmirizal menambahkan, program ini bukan hanya soal rumah, tapi juga menyangkut tata ruang wilayah.
Hunian yang layak harus terintegrasi dengan transportasi publik, jalan lingkungan, air bersih, drainase, sanitasi, hingga ruang terbuka hijau. “Kalau tata ruangnya baik, dampaknya signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Untuk mempermudah akses, pemerintah juga menyediakan fasilitas pembiayaan lewat FLPP. Skemanya dibuat ringan: uang muka 1 persen, bunga flat 5 persen, tanpa biaya notaris, bunga 0 persen, dan Bea Balik Nama gratis.
“Ini sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah sendiri,” jelas Hasmirizal.
Dengan program ini, Pemprov berharap backlog perumahan di Sumut bisa berkurang, kawasan kumuh bisa ditekan, dan masyarakat makin mudah mewujudkan impian sederhana: punya rumah yang layak dihuni.(Anggi)