TERITORIAL24.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat penanganan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah, termasuk Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
Upaya ini dilakukan untuk memulihkan akses transportasi dan memastikan distribusi logistik bagi masyarakat terdampak tetap berjalan.
Plt Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Muttaqien Hasrimy, melalui Sekretaris Dinas Rochani Litiloly, menyampaikan bahwa jalur darat menuju Sibolga dan Tapteng belum sepenuhnya pulih.
Hingga Rabu (3/12/2025), jalur Tarutung–Sibolga baru dapat dilalui hingga Kilometer 39 karena sejumlah titik masih tertutup material longsor.
“Jalur Tarutung–Sibolga baru terbuka sampai Kilometer 39, artinya masih ada sekitar 20 kilometer yang belum tembus,” ujar Rochani dalam Temu Pers Dinas Kominfo Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut.
Rochani menyebut jalur alternatif menunjukkan perkembangan positif. Rute Pakkat sudah dapat dilalui kendaraan kecil, sementara jalur Aceh Singkil–Manduamas–Barus juga dapat ditempuh meski jaraknya lebih jauh.
Ia menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
Pembersihan material longsor, penataan jalur aman, dan pemulihan infrastruktur terus dikerjakan di titik-titik prioritas guna memperlancar arus logistik dan bantuan.
Di tengah pemulihan akses, Pemprov Sumut memastikan layanan publik tetap berjalan. Program Mudik Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tetap dibuka dengan menyediakan 3.212 kuota penumpang melalui moda angkutan jalan, kereta api, dan penyeberangan.
Rute menuju Tapteng dan sekitarnya tetap dioperasikan selama kondisi jalur memungkinkan.
Namun, layanan penyeberangan dari Pelabuhan Sibolga ke Kepulauan Nias masih dihentikan. “Penyeberangan ke Nias dialihkan sementara ke Pelabuhan Telukbayur, Sumatera Barat, hingga Pelabuhan Sibolga kembali dibuka,” kata Rochani.
Pemprov Sumut berharap percepatan penanganan bencana dan pemulihan akses transportasi dapat segera rampung sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan dapat kembali berjalan optimal.(Anggi)
