TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai – Satuan Tugas (Satgas) Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tanjungbalai menjadi sorotan menyusul beredarnya rumor bahwa Ketua Satgas MBG, Muhammad Fadly Abdina, disebut-sebut memiliki sedikitnya tiga titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Isu tersebut berkembang di kalangan aktivis dan wartawan, bahkan memicu pertanyaan publik terkait transparansi dan tata kelola program MBG di Kota Kerang itu.
Fadly Abdina yang juga Wakil Wali Kota Tanjungbalai membantah keras tudingan tersebut. Ia menegaskan rumor kepemilikan SPPG tidak berdasar dan menyebut kedekatannya dengan pengurus yayasan mitra sebagai bagian dari tugas koordinatif semata.
“Tidak benar itu. Mana mungkin saya punya SPPG. Kedekatan dengan yayasan sebatas profesionalitas sebagai Ketua Satgas,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (23/2).
Namun polemik tak berhenti pada isu kepemilikan. Di tengah klarifikasi itu, muncul pula tudingan bahwa Satgas memiliki pengaruh dalam menentukan operasional SPPG, termasuk dugaan adanya intervensi terhadap Kepala SPPG yang berujung pada penghentian sementara sejumlah dapur MBG.
Fadly kembali membantah adanya kewenangan sepihak dalam menentukan SPPG dapat beroperasi atau tidak. Ia juga menepis isu bahwa dirinya membekingi yayasan tertentu.
“Kami bekerja sesuai aturan. Tidak ada yang spesial atau dibela,” katanya.
Situasi kian memanas setelah mencuat dugaan penganiayaan terhadap seorang Kepala SPPG oleh oknum ketua yayasan pengelola dapur MBG di Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Sabtu (21/2). Insiden itu menambah daftar persoalan yang membayangi pelaksanaan program MBG di lapangan.
Fadly menyayangkan terjadinya kontak fisik tersebut dan menilai komunikasi antarpihak seharusnya dapat mencegah konflik.
“Itu sangat disayangkan. Seharusnya bisa diselesaikan tanpa cekcok, apalagi sampai kontak fisik,” ujarnya.
Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional guna mencari solusi agar polemik serupa tidak kembali terjadi.
