TERITORIAL24.COM, BLITAR – Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul Alim, menyampaikan dukungan penuhnya terhadap program pelatihan berbasis unit kompetensi yang digagas Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin (Mas Ibin).
Program ini dinilai sebagai langkah konkret menekan angka pengangguran serta membentuk generasi muda yang kreatif dan mandiri.
Kegiatan pembukaan pelatihan digelar di Hotel Permai PKPRI, Selasa (28/10/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.
Sebanyak 116 peserta muda dari berbagai kelurahan di Kota Blitar mengikuti pelatihan di berbagai bidang, mulai dari bahasa Jepang, barista, servis ponsel, video editing, las, hingga pembuatan kripik.
Menurut dr. Syahrul, pelatihan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.
Ia menilai, upaya Pemerintah Kota Blitar dalam memfasilitasi pelatihan kerja bukan hanya soal keterampilan, tetapi juga membangun semangat kemandirian di kalangan anak muda.
Legislatif, kata dr. Syahrul, juga akan memastikan program ini berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi warga. “Kami ingin para peserta memiliki daya saing, mampu membuka usaha sendiri, bahkan menciptakan lapangan kerja baru,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan visi Wali Kota Mas Ibin untuk memperkuat ekonomi kreatif berbasis generasi muda.
Ia juga menyoroti langkah Wali Kota yang menyelenggarakan pelatihan tanpa insentif transportasi sebagai bentuk pembinaan karakter positif. “Peserta yang hadir bukan karena iming-iming, tapi karena haus ilmu. Ini generasi pembelajar yang harus kita dukung,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Blitar Mas Ibin menegaskan bahwa pelatihan berbasis kompetensi ini akan berlanjut pada program pendampingan usaha, bantuan alat dan permodalan, hingga peluang magang ke luar negeri.
“Kami ingin anak-anak muda ini tidak hanya mencari kerja, tapi menciptakan kerja,” tandasnya.
Menutup kegiatan, dr. Syahrul Alim menilai semangat Sumpah Pemuda yang dihidupkan melalui kegiatan ini menjadi bukti kekuatan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
