TERITORIAL24.COM, MEDAN — Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara baru saja merilis laporan kinerja APBN hingga 31 Agustus 2025.
Kepala Perwakilan, Nofiansyah, menggelar jumpa bareng para kepala Kanwil. Intinya: duit negara yang mampir ke Sumut sudah banyak jalan, tapi ada juga yang masih ngos-ngosan realisasinya.
Sampai akhir Agustus, belanja pemerintah pusat di Sumut tembus Rp10,95 triliun. Dari angka itu, paling besar lari ke gaji pegawai Rp7,10 triliun (69,11% dari pagu). Belanja barang masih 46,53% atau Rp3,25 triliun, sementara belanja modal agak lelet: baru 19,93% alias Rp555,04 miliar. Bantuan sosial sendiri sudah cair Rp47,15 miliar, setara 67,94%.
Transfer ke Daerah (TKD) juga lumayan: Rp28,52 triliun, tapi persentasenya turun tipis dibanding tahun lalu. DAU tetap jadi jagoan dengan Rp18,89 triliun, disusul DAK Non-Fisik Rp5,39 triliun, Dana Desa Rp2,66 triliun, dan DAK Fisik yang baru nyentuh 10,82% alias Rp213,68 miliar.
Dari sisi UMKM, KUR dan UMi kelihatan cukup nendang. Sampai Agustus, KUR sudah disalurkan Rp10,12 triliun ke 171 ribu debitur. Pembiayaan UMi juga nyampe Rp548,51 miliar ke 95 ribu debitur.
Urusan bansos, pemerintah pusat sudah kucurkan Rp2,58 triliun buat 4,2 juta penerima manfaat di Sumut. BPNT paling besar Rp1,56 triliun untuk hampir 2,8 juta orang, PKH Rp972,63 miliar, dan Atensi Yatim Piatu Rp42,13 miliar. Program makan bergizi gratis juga ikut mencatat angka jumbo: Rp1,26 triliun buat 771 ribu penerima manfaat.
Soal penerimaan, pajak Sumut sudah masuk Rp12,7 triliun, menunjukkan tren naik stabil. Kepabeanan dan cukai nyumbang Rp2,13 triliun, dengan bea keluar sawit jadi bintang: 443,85% dari target, gara-gara harga CPO naik dan ekspor makin kenceng.
PNBP juga nggak ketinggalan. Realisasinya Rp2,2 triliun (90,23% target). BLU malah tumbuh 12,87% dibanding tahun lalu, sementara pendapatan dari lelang tembus Rp38,37 miliar.
Singkatnya, penerimaan pajak dan PNBP kelihatan sehat. Tapi belanja modal masih ngos-ngosan, kayak mahasiswa yang nunggu deadline tugas baru dikerjain H-1. Pemerintah sih janji semua bakal dikebut biar dampaknya lebih nyata buat masyarakat.(Anggi)
