TERITORIAL24.COM, SERDANG BEDAGAI — Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS) melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) kepada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Dusun II Desa Malasori, Kecamatan Dolok Masihul.
Proyek yang dikerjakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa Malasori pada 2023 itu menelan anggaran sekitar Rp339 juta dari Dana Desa.
Ketua Umum ALISSS, Zuhari, mengatakan hasil pengecekan di lapangan menunjukkan kondisi TPT yang dibangun di dua titik—yakni di halaman rumah kepala desa sepanjang sekitar 30 meter serta di area tanah wakaf perkuburan non-muslim sepanjang 94 meter—sudah mengalami kerusakan serius. “Banyak retak horizontal dan vertikal, bahkan ada tambalan semen. Kami menduga kuat terjadi pengurangan kualitas bahan dan pengerjaan asal siap,” ujar Zuhari, Selasa, 18 November 2025.
Total panjang TPT mencapai 124 meter dengan tinggi empat meter. Menurut ALISSS, kerusakan yang muncul dalam waktu singkat memunculkan dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
Atas dasar itu, ALISSS mengirimkan dumas bernomor 11/PM/ALS/XI/2025 pada 3 November 2025 kepada Kejari Sergai.
“Kami berharap Kejari memanggil kepala desa serta pihak terkait, termasuk TPK,” kata Zuhari.
Sekretaris Desa Malasori, Ronal Siregar, yang ditemui wartawan di kantor desa membenarkan adanya pembangunan TPT pada 2023 dengan anggaran sekitar Rp300 juta.
Ia menyebut panjang bangunan 124 meter dan tinggi empat meter yang dikerjakan secara swakelola. Namun, terkait dugaan penyimpangan, Ronal mengaku tidak mengetahui. “Silakan tanya langsung ke kepala desa,” ujarnya.
Kepala Desa Malasori, Saritua Siregar, yang dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Selasa sore, belum memberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.(Tim)
