TERITORIAL24.COM, MEDAN – Anggota Komisi IV DPRD Medan, Datuk Iskandar Muda, A.Md, kembali menyoroti proyek-proyek pengendalian banjir yang dinilai belum memberikan hasil optimal meski menghabiskan anggaran besar.
Ia mendorong dilakukannya audit teknis terhadap seluruh proyek tersebut dan meminta hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat.
Dorongan itu disampaikan Datuk dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV yang membahas penanganan banjir dan normalisasi sejumlah sungai di Kota Medan, seperti Sungai Badera, Selayang, Babura, Deli, dan Sungai Area KIM, Selasa (25/11/2025), di ruang rapat Komisi IV DPRD Medan.
Menurut Datuk, beberapa proyek seperti kolam retensi, pemasangan U-ditch, dan pembangunan jaringan drainase belum menunjukkan efektivitasnya.
“Kolam retensi yang dibangun dengan biaya puluhan miliar belum mampu menahan puncak banjir. Pemasangan U-ditch juga bersifat parsial dan tidak terhubung ke jaringan drainase utama,” katanya.
Ia menilai persoalan banjir di Medan bukan pada kurangnya pembangunan, melainkan pada perencanaan yang tidak terintegrasi.
Selain itu, sedimentasi, tumpukan sampah, lambannya pembebasan lahan, dan lemahnya koordinasi antarinstansi turut memperburuk kondisi.
“Bukan kurang proyek, tapi proyeknya tidak terhubung. Ini masalah tata kelola,” ujarnya.
Datuk meminta Pemko Medan segera melakukan langkah-langkah konkret, mulai dari normalisasi sungai dan drainase, pengoperasian pompa darurat, penertiban pembuangan sampah ke saluran air, hingga percepatan pembebasan lahan untuk kolam retensi.
Ia menegaskan bahwa solusi teknis sebenarnya sudah tersedia, namun tanpa perencanaan terpadu dan pemeliharaan konsisten, banjir akan terus menjadi persoalan tahunan.
“Kalau penanganan tidak dibenahi segera, kerugian masyarakat terus berulang dan kepercayaan publik akan turun,” katanya.
Datuk meminta Pemko bergerak cepat dan tepat agar warga tidak lagi menjadi korban buruknya pengelolaan pengendalian banjir.(Anggi)
