TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai –Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, melantik 25 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (4/12/2025).
Wali Kota Mahyaruddin menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan yang keempat pada periode kepemimpinan 2025–2030. Ia menegaskan bahwa Pemko Tanjungbalai bekerja berdasarkan aturan yang jelas, bukan asumsi.
“Pelantikan bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan, tetapi bagian dari implementasi sistem merit dalam manajemen ASN. Mutasi hari ini dilakukan melalui sistem digital terintegrasi yang menjamin proses berlangsung transparan, akuntabel, dan cepat, sesuai Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024,” ujar Wali Kota.
Ia menambahkan bahwa jabatan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan Kepala Puskesmas merupakan bagian strategis dalam arsitektur birokrasi pemerintah daerah. Pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, integritas, serta kinerja.
Terkait upaya mewujudkan Visi Tanjungbalai EMAS, Wali Kota Mahyaruddin mengakui bahwa kondisi fiskal saat ini menjadi tantangan tersendiri. “Pelantikan ini adalah bagian dari ikhtiar mencapai visi dan misi kami. Para pejabat yang baru dilantik harus bekerja maksimal dan bertanggung jawab agar langkah-langkah pembangunan dapat berjalan sesuai harapan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung berbagai asumsi publik terkait kepemimpinannya. “Saya tahu banyak penilaian tentang diri saya—dibilang keras, tidak bisa diintervensi, dan sebagainya. Karena itu, kita perlu kolaborasi dan sinergi dalam mendukung program besar Tanjungbalai EMAS,” ungkapnya.
Wali Kota turut mencontohkan program penataan kota, termasuk kegiatan pengerukan saluran drainase. “Mungkin tidak semua orang menyukai apa yang kita lakukan, tetapi hasilnya sudah mulai bisa dirasakan. Sesuatu yang baik akan terus kita lanjutkan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik telah dinilai berdasarkan kinerja selama 10 bulan terakhir. Evaluasi akan dilakukan secara berkala setiap triwulan, sesuai Permenpan Nomor 6 Tahun 2022, dengan Inspektorat melakukan audit kepatuhan secara rutin.
