TERITORIAL24.COM,MEDAN – Lonjakan harga sembilan bahan pokok (sembako) mulai terasa di sejumlah daerah di Sumatera Utara pasca 15 kejadian banjir dan longsor yang melanda 6 kabupaten/kota pada 25–30 November 2025.
Situasi ini langsung mendapat sorotan serius dari Ketua Komisi A DPRD Sumut, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A,.
Mendesak agar Pemprov Sumut segera mengambil langkah cepat dan terukur sebelum masuk ke puncak konsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Menurut Prof. Usman, kenaikan harga bukan sekadar dampak ekonomi, tetapi juga indikator terganggunya ketahanan pangan dan stabilitas sosial di Sumut.
> “Bencana ini telah merusak akses jalan, memutus jalur distribusi, dan membuat suplai ke pasar terhambat. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melonjak. Pemerintah harus turun tangan sebelum situasi meluas,” tegasnya.
Distribusi Terganggu, Harga Melonjak
Pemantauan di berbagai pasar menunjukkan sejumlah komoditas mengalami kenaikan signifikan pasca bencana.
Terhambatnya lalu lintas barang dari sentra distribusi di Sumut bagian barat dan selatan menyebabkan pasokan berkurang di daerah perkotaan maupun pesisir.
Prof. Usman menilai kondisi ini merupakan alarm dini yang tidak boleh diabaikan Pemprov Sumut.
> “Kita memasuki periode konsumsi tinggi. Kalau intervensi tidak dilakukan sekarang, masyarakat akan semakin terbebani menjelang Nataru,” ujarnya.
Komisi A Dorong 5 Langkah Konkret Pemprov Sumut
1. Percepatan Perbaikan Akses Distribusi
Kerusakan infrastruktur akibat banjir harus diprioritaskan agar suplai pangan kembali lancar.
2. Pengaktifan Satgas Bencana–Harga Pangan
Satgas lintas instansi harus bekerja cepat melibatkan BPBD, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, dan pemkab/pemko terdampak.
3. Pengawasan Stok dan Penimbunan
Diperlukan untuk mencegah aksi nakal seperti penimbunan dan spekulasi harga.
4. Penambahan Operasi Pasar di Daerah Rentan
Daerah prioritas: Medan, Deli Serdang, Langkat, Binjai, Tabagsel, dan Tapanuli Utara.
5. Optimalisasi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT)
