TERITORIAL24.COM,TEBING TINGGI – Dugaan maladministrasi dan tata kelola keuangan yang tidak akuntabel kini menerpa SMK Negeri 3 Tebing Tinggi.
Temuan data menunjukkan adanya selisih realisasi belanja yang melampaui pagu anggaran pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Alih-alih memberikan klarifikasi teknis, pihak sekolah justru merespons kehadiran jurnalis melalui perantara petugas keamanan dengan pemberian amplop yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maksudnya.
Anomali Anggaran: Pelanggaran Prinsip Penggunaan Dana Negara
Berdasarkan data laporan keuangan yang dianalisis, SMKN 3 Tebing Tinggi mencatatkan angka realisasi yang tidak logis secara akuntansi negara.
Pada Tahun 2024 Tahap 2, dari pagu sebesar Rp587.687.744,realisasi yang dilaporkan justru mencapai Rp640.690.040.
Hal serupa terulang pada Tahun 2025 Tahap 2, di mana realisasi sebesar Rp623.687.700 muncul dari pagu yang hanya senilai Rp597.600.000.
Sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah dan juknis Dana BOS, realisasi belanja yang melebihi batas pagu tanpa adanya mekanisme revisi anggaran resmi merupakan indikasi kuat terjadinya pelanggaran prosedur yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Kejanggalan Pos Anggaran Nol Rupiah
Selain kelebihan realisasi, transparansi sekolah juga dipertanyakan terkait beberapa pos kegiatan vital yang tercatat nihil (Rp0).
Kegiatan krusial seperti pengembangan profesi guru, kegiatan pembelajaran siswa, hingga uji kompetensi keahlian tidak mendapatkan serapan anggaran selama beberapa tahapan.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah kegiatan tersebut memang tidak terlaksana, atau terdapat pengalihan dana ke pos lain tanpa pelaporan yang sah?
Upaya Konfirmasi yang Berujung Pemberian Amplop
Guna menjamin keberimbangan informasi, awak media melakukan kunjungan resmi ke SMKN 3 Tebing Tinggi pada Senin (20/4/2026).
