Tebing Tinggi - Batu Bara

Sekda Tebing Tinggi: Kesetaraan Gender Harus Terwujud dalam Kebijakan dan Anggaran

94
×

Sekda Tebing Tinggi: Kesetaraan Gender Harus Terwujud dalam Kebijakan dan Anggaran

Sebarkan artikel ini

Erwin Suheri Damanik meminta seluruh OPD mengintegrasikan perspektif gender dalam program pembangunan dan APBD 2027, bukan sekadar menjadikannya dokumen atau kegiatan seremonial.

TEBING TINGGI | TERITORIAL24.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik, menegaskan bahwa kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata dan pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kesetaraan Gender Kota Tebing Tinggi di Aula Bappeda Kota Tebing Tinggi, Rabu (18/11/2026).

Erwin mengatakan, kesetaraan gender bukan hanya persoalan perempuan dan anak, melainkan menyangkut pemenuhan hak, kesempatan, akses, serta pelayanan publik yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Karena itu, ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan program dan kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur serta penyediaan fasilitas publik yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan.

“Penerapan kesetaraan gender harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, hingga pengalokasian anggaran yang benar-benar responsif gender,” ujar Erwin.

Selain mendorong penguatan kebijakan, Erwin menyoroti pentingnya penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Ia mengingatkan setiap kepala OPD agar menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan masyarakat dan program prioritas. Pengalokasian anggaran juga harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar memenuhi rutinitas birokrasi.

“Seluruh OPD harus mengambil peran. Jangan sampai kesetaraan gender hanya menjadi dokumen pelengkap atau sebatas kegiatan seremonial. Kita ingin ada hasil nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Menurut Erwin, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan koordinasi lintas sektor, komitmen, serta inovasi dari seluruh jajaran pemerintah. OPD juga diminta meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas tanpa memperhatikan hasil dan manfaat program.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *