TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai-Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menerima audiensi jajaran Badan Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) UPT Tanjungbalai Asahan dipimpin Kepala UPT/Inspektur Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan Bambang Irawan Limbong, Kisaran, Jumat sore (10/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Inspektur Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan Bambang Irawan Limbong menyampaikan terkait gambaran tugas dan fungsi Badan Mutu KKP di UPT Tanjungbalai Asahan, yakni dalam penjaminan mutu hasil kelautan dan perikanan dari hulu sampaii hilir dalam mendukung program kerja prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto.
Irawan Limbong juga menjelaskan saat ini Badan Mutu KKP UPT Tanjungbalai Asahan memiliki wilayah kerja meliputi 6 Kab/Kota yakni Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Batubara, Labura, Labuhan Batu dan Labusel.
Ia juga mengundang kehadiran Wali Kota Tanjungbalai untuk membuka acara Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Mendukung Program Prioritas Nasional KKP yang akan dilaksanakan Rabu (15/7) mendatang di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota Tanjungbalai.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan bahwa Pemko Tanjungbalai siap membangun sinergi dan kolaborasi dengan Badan Mutu KKP UPT di Tanjungbalai.
Harapannya, melalui kolaborasi yang terjalin diharapkan mampu memperkuat koordinasi, saling berbagi informasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang dimiliki masing-masing instansi.
“Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik sekaligus menjaga keamanan hayati perikanan di Sumatera Utara khususnya wilayah Kota Tanjungbalai melalui kerja sama yang erat antarinstansi,” ujar Wali Kota.
Wali Kota juga menyatakan kesediaannya untuk membuka acara Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan.
Melalui pertemuan ini menjadi momentum kolaborasi dalam memotivasi pemerintah daerah untuk memperkuat arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sehingga selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan nasional.
