MEDAN I TERITORIAL24.COM – Pimpinan DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mengantisipasi potensi dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Salah satu langkah yang disarankan yakni meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar bagi siswa TK/PAUD, SD hingga SMP.
Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Suhendra SH, menilai langkah tersebut perlu dipertimbangkan untuk melindungi kesehatan anak-anak, sembari Pemko Medan memantau perkembangan aktivitas Gunung Sinabung dan potensi penyebaran abu vulkanik ke wilayah Kota Medan.
“Saya pikir Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah sembari kita memantau bagaimana perkembangan erupsi Gunung Sinabung. Bila kondisinya sudah membaik, maka kegiatan belajar mengajar dapat dilanjutkan kembali,” ujar Hadi Suhendra kepada wartawan, Senin (31/8/2026).
Menurut politisi Partai Golkar yang akrab disapa Suhendra itu, Pemko Medan tidak boleh mengabaikan erupsi tersebut meskipun jarak Gunung Sinabung dengan Kota Medan diperkirakan sekitar 90 kilometer.
Pasalnya, erupsi Gunung Sinabung pada Senin pagi menghasilkan kolom abu yang mencapai sekitar 3.500 meter atau 3,5 kilometer. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi karena abu vulkanik berpotensi terbawa angin hingga ke wilayah yang lebih jauh.
“Hari ini kita lihat dari informasi yang tersebar secara luas, Gunung Sinabung mengalami erupsi, bahkan kolom abunya mencapai 3.500 meter atau 3,5 km. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemko Medan,” katanya.
Hadi mengatakan, paparan abu vulkanik dapat menjadi persoalan bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih apabila kualitas udara terdampak.
“Kita khawatir anak-anak kita terganggu kesehatannya akibat dampak abu yang dihasilkan dari erupsi Gunung Sinabung ini. Berbagai penyakit bisa ditimbulkan, salah satunya ISPA yang rentan dialami oleh anak-anak,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus memantau kondisi di lapangan dan mengambil kebijakan berdasarkan perkembangan erupsi serta informasi dari instansi yang berwenang.
