TERITORIAL24.COM,MEDAN — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, H. Salman Alfarisi, Lc., M.A., mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperluas kebijakan pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri hingga dapat dirasakan secara merata di seluruh kabupaten/kota.
Dorongan tersebut disampaikan Salman dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.
Ia menilai perbedaan kemampuan fiskal daerah tidak semestinya menyebabkan masyarakat memperoleh akses pendidikan dengan beban biaya yang berbeda.
Pendidikan Terjangkau Jangan Bergantung Wilayah
Salman mengungkapkan, sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara telah menerapkan kebijakan pembebasan SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri.
Namun, menurutnya, kebijakan tersebut belum diterapkan secara menyeluruh sehingga masih terdapat masyarakat yang harus menanggung biaya pendidikan.
“Sekarang memang sudah ada kabupaten dan kota yang menggratiskan SPP SMA dan SMK negeri. Tetapi kebijakan itu belum menyeluruh. Masih ada masyarakat di daerah lain yang harus menanggung biaya pendidikan. Ini yang perlu kita dorong agar ke depan tidak ada lagi kesenjangan,” ujar Salman kepada wartawan, Kamis (28/8/2026).
Menurutnya, momentum pembahasan P-APBD 2026 dapat dimanfaatkan Pemprov Sumut untuk memperkuat keberpihakan terhadap pemerataan akses pendidikan.
Ia menilai dukungan anggaran pendidikan tidak semestinya hanya berfokus pada pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana sekolah.
Pemerintah juga perlu memastikan beban biaya pendidikan yang masih ditanggung keluarga dapat dikurangi.
Gratis SPP Harus Diikuti Anggaran Memadai
Meski mendorong pembebasan SPP, Salman mengingatkan kebijakan tersebut harus dibarengi dengan perencanaan anggaran yang matang dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan penghapusan SPP tidak berdampak terhadap kemampuan sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun menjaga kualitas proses pembelajaran.
