BLITAR I TERITORIAL24.COM – Komisi I DPRD Kota Blitar mendesak Pemkot Blitar kembali mengalokasikan anggaran bingkisan Lebaran bagi pengurus RT, RW, LPMK, dan kader posyandu dalam APBD 2027.
Dewan menilai, bingkisan tersebut bukan sekadar pemberian materi, melainkan bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam membantu pelayanan masyarakat.
Desakan itu mengemuka dalam rapat kerja pembahasan anggaran 2027, Selasa (20/10/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, mengatakan program bingkisan Lebaran sebelumnya pernah diberikan kepada pengurus lingkungan dan kader posyandu.
Namun, pada 2026, anggaran bingkisan bagi pengurus RT, RW, dan LPMK tidak lagi tersedia. Kondisi itu mendorong Komisi I meminta pemerintah kembali memasukkan program tersebut dalam APBD tahun depan.
“Ini bukan masalah nilai. Kalau RT dan RW, mungkin bisa membeli sendiri. Tetapi, bingkisan ini merupakan bentuk perhatian kepada mereka yang selama ini membantu pemerintah,” kata Agus, politikus PPP.
Menurutnya, pengurus RT dan RW memiliki peran penting dalam pelayanan administrasi dan koordinasi warga. Sementara kader posyandu turut membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan masyarakat.
Komisi I memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pengadaan bingkisan Lebaran tersebut mencapai sekitar Rp2 miliar. Dana itu direncanakan untuk pengurus RT, RW, LPMK, dan kader posyandu.
“Total anggarannya sekitar Rp2 miliar. Tahun lalu tidak diajukan, tahun ini juga belum diajukan oleh eksekutif. Kami meminta agar dialokasikan kembali,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, menyebut program bingkisan Lebaran akan dimunculkan dalam pembahasan APBD 2027 sebagai salah satu program Wali Kota.
“Nanti di pembahasan APBD 2027 menjadi salah satu program Wali Kota yang akan dimunculkan. Karena pembahasan APBD 2027 dengan Banggar masih belum dilakukan, perkiraan awal bulan depan,” kata Heru.
Meski demikian, alokasi anggaran tersebut belum dipastikan disetujui. Besaran dana, penerima, dan mekanisme penyaluran masih menunggu pembahasan bersama antara DPRD dan Pemkot Blitar.
