BLITAR I TERITORIAL24.COM – Komisi II DPRD Kota Blitar mempertanyakan usulan anggaran pembangunan fisik sirkuit balap di kawasan Sentul senilai Rp10 miliar dalam Rancangan APBD 2027. Pasalnya, pengajuan anggaran tersebut dinilai belum sejalan dengan progres penyelesaian dokumen perencanaan dasar yang hingga kini belum tuntas.
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Timur di Ruang Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (9/11/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, mengatakan, pihaknya mempertanyakan dasar pengajuan anggaran fisik karena studi kelayakan (feasibility study) proyek tersebut belum diselesaikan sesuai jadwal kontrak yang berakhir pada 24 Oktober 2026.
Padahal, melalui APBD 2026, DPRD telah menyetujui anggaran awal sebesar Rp1 miliar untuk penyusunan studi kelayakan, master plan, Detail Engineering Design (DED), hingga dokumen lingkungan.
Namun, hingga pertengahan November 2026, dokumen teknis tersebut belum seluruhnya diserahkan kepada DPRD.
“Kami mengundang pihak IMI Provinsi Jatim untuk mendalami rencana pembangunan sirkuit di Sentul. Padahal pembangunan sirkuit di Sentul sudah dianggarkan dan disetujui DPRD tahun 2026, tetapi belum bisa dilaksanakan karena beberapa kendala,” ujar Yohan.
Selain persoalan perencanaan, Komisi II juga menyoroti belum adanya koordinasi antara Dispora Kota Blitar dan IMI Kota Blitar dengan IMI Jawa Timur terkait persyaratan teknis pembangunan sirkuit.
Menurut Yohan, pembangunan lintasan balap membutuhkan kajian dan standar teknis khusus. Terlebih, sirkuit yang akan digunakan untuk kejuaraan resmi harus memenuhi ketentuan standardisasi serta memperoleh rekomendasi dari organisasi otomotif yang berwenang.
“Ternyata dinas terkait dan cabang IMI setempat belum melakukan koordinasi dengan IMI Jawa Timur. Hal ini menjadi catatan penting bagi kami, karena pembangunan sirkuit memerlukan keahlian khusus dan dukungan organisasi induk,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kota Blitar berencana memanggil Dispora dan IMI Kota Blitar untuk meminta klarifikasi. Pembahasan akan difokuskan pada dasar pengajuan anggaran Rp10 miliar, penyelesaian DED, serta kepastian rekomendasi teknis dari IMI Jawa Timur.
