Blitar Raya

Tiga Hari Maraton Rapat Kerja, DPRD Kabupaten Blitar Matangkan RKA RAPBD 2027, Pastikan Anggaran Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

105
×

Tiga Hari Maraton Rapat Kerja, DPRD Kabupaten Blitar Matangkan RKA RAPBD 2027, Pastikan Anggaran Berorientasi pada Kebutuhan Masyarakat

Sebarkan artikel ini

BLITAR I TERITORIAL24.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melalui Komisi I, Komisi II, Komisi III, dan Komisi IV menggelar rangkaian rapat kerja selama tiga hari berturut-turut guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027, Rabu (28/10).

Rangkaian rapat kerja tersebut menjadi bagian penting dalam mengawal perencanaan anggaran daerah agar setiap program yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) benar-benar memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan diawali dengan rapat bersama narasumber untuk mendapatkan masukan, pendalaman materi, serta penguatan substansi terkait penyusunan dan pembahasan anggaran.

Selanjutnya, masing-masing komisi melaksanakan rapat kerja bersama OPD mitra sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Komisi I memfokuskan pembahasan pada urusan pemerintahan, hukum, dan administrasi pemerintahan.

Komisi II mendalami sektor perekonomian, keuangan, pertanian, serta pengembangan potensi daerah. Sementara Komisi III mencermati program pembangunan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, dan infrastruktur.

Adapun Komisi IV memberikan perhatian terhadap sektor kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, sosial, serta berbagai pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Pimpinan rapat kerja sekaligus Ketua Komisi, Sugeng Suroso, menegaskan bahwa pembahasan RKA bukan sekadar mencermati daftar program maupun besaran anggaran yang diajukan OPD. Lebih dari itu, pembahasan harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah memiliki arah, target, dan manfaat yang jelas.

“Pembahasan RKA ini harus dilakukan secara cermat dan mendalam. Kami ingin memastikan program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memiliki target kinerja yang terukur, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jangan sampai anggaran hanya terserap, tetapi manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Sugeng Suroso.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *