DELI SERDANG | TERITORIAL24.COM – Pelayanan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam, menjadi sorotan. Antrean pengurusan pindah alamat Kartu Keluarga (KK) dilaporkan mengular panjang.
Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pelayanan dan waktu yang harus mereka korbankan.
Salah seorang warga, Fikri Azmi, mengaku kecewa dengan proses pelayanan yang dinilainya lamban dan kurang maksimal. Ia menyebut, pengurusan administrasi kependudukan tersebut menghabiskan waktu serta energi, terlebih dirinya harus menempuh perjalanan dari Kecamatan Hamparan Perak menuju MPP Lubuk Pakam.
Fikri menuturkan, dirinya telah datang pada Senin, 9 November 2026. Namun, alih-alih mendapatkan penyelesaian, ia justru diminta kembali satu minggu kemudian.
“Saya datang dari Hamparan Perak ke MPP Pakam hanya untuk mendapatkan pelayanan seperti ini. Kenapa tidak ditambah lagi petugas atau loket pelayanan pindah alamat KK? Kalau seperti ini, waktu dan energi masyarakat habis hanya untuk mengurus administrasi,” keluh Fikri.
Harapannya untuk mendapatkan pelayanan lebih cepat kembali terbentur kondisi serupa. Saat mendatangi MPP pada Senin, 16 November 2026, antrean masih terlihat panjang.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar adalah keterbatasan petugas yang melayani permohonan pindah alamat.
Ia menyebut, pelayanan tersebut hanya ditangani satu orang petugas. Situasi ini membuat proses administrasi berjalan lambat, sementara masyarakat yang membutuhkan layanan terus berdatangan.
Persoalan ini bukan semata-mata tentang panjangnya antrean. Lebih jauh, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan sumber daya manusia, pengaturan loket, serta efektivitas sistem pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan MPP Deli Serdang.
Dugaan Praktik Percaloan Perlu Ditelusuri
Dalam penelusuran lapangan, tim media TERITORIAL24.COM juga menemukan adanya indikasi praktik percaloan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan.










