Deli Serdang - Serdang Bedagai

Pemkab Sergai dan PWI Turun ke Sekolah, Bekali Pelajar Mengenali Enam Jenis Konten Menyesatkan

133
×

Pemkab Sergai dan PWI Turun ke Sekolah, Bekali Pelajar Mengenali Enam Jenis Konten Menyesatkan

Sebarkan artikel ini

Program KLIK Sergai menyasar tujuh lokasi. Pelajar SMP diajak memahami hoaks, clickbait, deepfake, hingga provokasi di tengah derasnya arus informasi digital.

SERDANG BEDAGAI I TERITORIAL24.COM – Arus informasi di media sosial bergerak lebih cepat daripada kemampuan sebagian penggunanya untuk memeriksa kebenaran.

Sebuah video dapat menyebar dalam hitungan menit. Judul sensasional mudah mengundang klik.

Gambar dan suara hasil rekayasa kecerdasan buatan bahkan bisa menyerupai kenyataan.

Di tengah situasi itu, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menggandeng Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk membekali pelajar dengan kemampuan memilah informasi.

Program bertajuk Kreatif, Literat, Informatif, Kritis di Era Digital atau KLIK Sergai mulai digelar di SMP Negeri 1 Sei Bamban, Selasa, 17 November 2026.

Kegiatan tersebut menjadi pembuka rangkaian edukasi literasi digital yang direncanakan berlangsung di tujuh lokasi berbeda di Kabupaten Serdang Bedagai.

Dinas Komunikasi dan Informatika Sergai menggandeng PWI serta komunitas ISL (Ini Sergai Lho) untuk menjangkau kalangan pelajar sekolah menengah pertama.

Kepala Dinas Kominfo Sergai, Nurchinta Depi Tambunan, diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Rini Rahmayani, membuka kegiatan bersama Kepala SMP Negeri 1 Sei Bamban, Siti Naisah Dalimunthe.

Ketua PWI Sergai Sugiono, didampingi Sekretaris PWI Abdul Rahman Manik, turut hadir. Konten kreator Pichan juga dilibatkan sebagai narasumber.

Dalam sambutan yang disampaikan melalui perwakilannya, Nurchinta menilai kecakapan digital tidak cukup diukur dari kemampuan mengoperasikan telepon pintar atau menggunakan media sosial. Pelajar, menurut dia, perlu memiliki kemampuan memahami informasi, memeriksa sumber, dan membedakan fakta dari kabar yang belum teruji.

Persoalannya bukan semata-mata banyaknya informasi yang beredar, melainkan kemampuan pengguna dalam menyaringnya. Informasi yang keliru bisa berubah menjadi persoalan lebih besar ketika dibagikan berulang kali tanpa pemeriksaan.

Karena itu, pemerintah daerah menilai pendidikan literasi digital perlu dimulai sejak usia sekolah. Kolaborasi dengan insan pers dan komunitas lokal diharapkan dapat menanamkan kebiasaan berpikir kritis sebelum pelajar mempercayai atau menyebarkan suatu konten.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *