TERITORIAL24.COM, MEDAN – Menjamurnya bangunan bermasalah yang berdampak pada kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPRD Medan, Rommy Van Boy.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan di gedung dewan kemarin, Rommy menekankan pentingnya percepatan birokrasi penindakan terhadap bangunan bermasalah.
“Proses birokrasi yang lama menjadi masalah.
Sebagai contoh, menunggu Surat Peringatan (SP) 1 hingga 3 sering kali sudah terlambat karena pembangunan sudah selesai terlebih dahulu.
Akibatnya, bangunan yang bermasalah tidak dapat ditindak dan pemiliknya pun tidak mau lagi mengurus izinnya,” ujar Rommy, kemarin.
Politisi Golkar ini menyarankan agar proses birokrasi tersebut dipercepat. Hal ini bertujuan agar bangunan bermasalah dapat segera ditindak tanpa menunggu waktu lama.
Menurutnya, regulasi dan payung hukum yang tepat perlu dimiliki oleh Pemko Medan, baik melalui Peraturan Walikota (Perwal) atau Peraturan Daerah (Perda).
Rommy juga menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan terhadap pembangunan.
Ia meminta agar petugas segera memberikan perintah tegas untuk menghentikan pembangunan yang tidak memiliki izin dan memberikan sanksi jika terbukti ada pelanggaran.
Dalam kesempatan itu, Rommy mengajak aparat OPD Pemko Medan untuk bekerja sama dengan DPRD Medan dalam melakukan pengawasan.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan PAD Pemko Medan melalui sektor retribusi bangunan serta menghindari pembiaran atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok. (Anggi)
