TERITORIAL24.COM, BLITAR – Bupati Blitar Buka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang dilaksanakan di Pendopo Ronggo Hadi Negoro (RHN), Kamis(20/3/2025)
Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto, M.M., menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, efektif, dan akuntabel.
“Forum ini merupakan wadah untuk menyelaraskan berbagai kepentingan serta memastikan bahwa program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Rijanto dalam sambutannya.
Tema pembangunan RKPD Kabupaten Blitar tahun 2026 adalah “Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif.” Tema ini dijabarkan dalam lima prioritas utama, yakni:
Pemerataan konektivitas infrastruktur dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.Ketahanan pangan dan pengembangan hilirisasi pertanian.
Pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pembangunan SDM inklusif dan perlindungan sosial adaptif.Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan kualitas pelayanan publik.
Selain Musrenbang RKPD, acara ini juga dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar 2025-2029. Dalam forum tersebut, visi yang diusung dalam RPJMD kali ini adalah “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya,” yang dijabarkan dalam empat misi utama:
Meningkatkan kualitas SDM yang inklusif dan berdaya saing.
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dengan infrastruktur yang mantap dan berwawasan lingkungan.
Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel.
Menjamin ketertiban, ketentraman, dan kebebasan beragama dalam kehidupan bermasyarakat.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar, Drs. Rully Wahyu P., M.E., dalam laporannya menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD dilakukan secara berjenjang dan terbuka bagi partisipasi masyarakat.
