TERITORIAL24.COM, Asahan-Wakil Bupati Rianto SH MAP meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Asahan untuk selalu berinovasi dalam upaya menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu dikatakan Rianto SH MAP ketika menyampaikan sambutan tertulis Bupati Asahan diacara pembukaan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, Kamis (24/04/2025).
“Pajak yang dihasilkan merupakan bagian penting bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ujar Rianto SH MAP dicara yang digelar di Aula Melati, Kantor Bupati Asahan, Kamis (24/04/2025).
Rianto mengatakan, inovasi dalam rangka menggali PAD itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya lewat intensifikasi dan ekstensifikasi, juga dapat dilakukan melalui pendekatan serta komunikasi yang baik dengan para pelaku usaha. Selain itu juga memberikan masukan secara akurat tentang Perda serta Perbub terkait PAD.
Menurutnya, pajak daerah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan layanan publik.
Upaya menuju kemandirian daerah melalui optimalisasi penerimaan PAD adalah menjadi tanggung jawab dari partisipasi seluruh pihak dan tak lepas dari dukungan partisipasi penuh dari seluruh wajib pajak serta dukungan keterpaduan responsif.
“Terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi Pemkab Asahan dalam rangka terciptanya Asahan yang Sejahtera, Religius, Maju, dan Berkelanjutan,” kata Rianto, di acara yang juga dihadiri Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Ekonomi Keuangan dan Pembangunan serta peserta sosialisasi itu.
Sementara itu, Kepala Bapenda Asahan Drs. Sori Muda Siregar menyebutkan sosialisasi Perda dan Perbup PBJT dalam rangka menerapkan pelaksanaan pengutipan PAD dari makanan atau minuman serta tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Perda dan Perbup itu merupakan salah satu produk hukum daerah terkait kintribusi objek pajak untuk pembangunan daerah.
