TERITORIAL24.COM, BLITAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar bersama Pemerintah Kota Blitar mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar Rabu, 25 Juni 2025.
Rapat yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Syahrul Alim, didampingi Wakil Ketua I Adi Santoso dan Wakil Ketua II M. Hardita Magdi.
Hadir pula Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, yang menyampaikan apresiasi atas sinergi antara eksekutif dan legislatif selama proses pembahasan berlangsung.
“Ranperda ini merupakan bagian penting dari proses evaluasi dan perencanaan ke depan. Kami mengapresiasi kerja sama yang baik antara Pemkot dan DPRD,” kata Syauqul dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa keharmonisan antara dua lembaga tersebut menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
“Kami selalu terbuka terhadap arahan dan masukan DPRD demi pembangunan Kota Blitar yang lebih maju,” ujarnya.
Penetapan Ranperda ini menjadi tonggak akhir dari siklus pelaksanaan APBD 2024 sekaligus dasar untuk penyusunan program kerja tahun berikutnya.
Rapat paripurna juga dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota legislatif, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar.
Partisipasi berbagai unsur dalam forum tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.
“Ini adalah bagian dari upaya kolektif membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” ujar Adi Santoso, Wakil Ketua DPRD.
Dengan pengesahan Ranperda ini, Pemkot Blitar resmi menutup laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024 dan bersiap melangkah menuju tahapan perencanaan pembangunan berikutnya, sejalan dengan visi “Kota Blitar Baru yang Maju”.(Didik)
