TERITORIAL24.COM, JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat terus diperkuat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Muarar Sirait.
Bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Bupati Deli Serdang H. Asri Ludin Tambunan, serta sejumlah kepala daerah dari Sumatera Utara menandatangani nota kesepahaman (MoU).
Pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan aparatur sipil negara (ASN), Selasa (2/7/2025), di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta.
Penandatanganan MoU ini juga melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka mendukung validasi data kebutuhan perumahan di daerah.
Program ini menjadi bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah subsidi, yang merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kuota rumah subsidi tahun 2025 ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 350.000 unit. Ini bisa terwujud berkat arahan dan dukungan penuh dari Presiden Prabowo,” ujar Menteri PKP Muarar Sirait dalam sambutannya.
Menurut Muarar, Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang memiliki potensi besar dalam pembangunan rumah subsidi.
Oleh karena itu, ia mendorong para kepala daerah untuk menyiapkan data kebutuhan perumahan secara akurat, termasuk kondisi rumah yang tidak layak huni.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan, MoU ini merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Ia menegaskan bahwa program ini menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Semoga kerja sama ini bisa mempercepat masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan kondisi sosial mereka,” kata Bobby.
Program pembangunan rumah subsidi ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan kawasan permukiman di berbagai wilayah Sumatera Utara.(yu_di)
