Asahan - Tanjungbalai

Disahkan, APBD Asahan TA 2026 Susut Rp 247 Miliar

177
×

Disahkan, APBD Asahan TA 2026 Susut Rp 247 Miliar

Sebarkan artikel ini
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi bersama Wakil Bupati Rianto SH MAP dan pimpinan DPRD Asahan memperlihatkan berita acara pengesahan APBD Asahan TA 2026 yang telah ditanda tangani dalam Rapat Paripurna DPRD Asahan, Selasa (25/11/2025).(gan)

TERITORIAL24.COM, Asahan- DPRD Asahan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R – APBD) Asahan Tahun Anggaran (TA) 2026 menjadi APBD dalam rapat paripurna, Selasa (25/11/2025).

Dari sebesar Rp. 1.814.159.986.889 yang diproyeksikan, anggaran tersebut turun menjadi sebesar Rp1.567.159.986.889 atau susut sebesar Rp.247 Miliar.

Menyusutnya pendapatan daerah Asahan TA 2026 itu dipicu munculnya kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Besaran proyeksi anggaran tersebut berada dibawah proyeksi APBD Asahan TA 2025 besar Rp.1.795.209.440.903. Kondisi itu berimplikasi pada penjadwalan ulang sejumlah program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur.

Sehingga penataan ulang arah pembangunan terpaksa dilakukan agar pelayanan dasar dan pelayanan publik tetap terjaga.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi dalam sambutannya mengatakan, penyesuaian TKD merupakan dampak langsung dari dinamika fiskal nasional dan global yang mempengaruhi postur APBN.

Sehingga pemerintah daerah harus merespons kondisi tersebut dengan melakukan pengendalian belanja, efisiensi, dan penajaman program dalam rangka memastikan pembangunan tetap berjalan.

“Penyesuaian TKD adalah tantangan yang harus kita sikapi dengan bijak. Beberapa program prioritas, termasuk infrastruktur, terpaksa harus dijadwal ulang, kecuali prioritas pelayanan dasar dan pelayanan publik yang tetap harus dijaga,” ujar Taufik.

Sementara, Ketua DPRD Asahan Efi Irwansyah Pane MKM dalam sambutannya dikesempatan yang sama mengungkapkan, bahwa seluruh Fraksi DPRD Asahan dapat memahami dampak pengurangan TKD.

Selain itu juga sepakat mendorong langkah penajaman program prioritas seperti pelayanan dasar dan pelayanan publik.

“Pengurangan TKD sebesar lebih kurang Rp247 miliar tentu berdampak pada tertundanya sejumlah program prioritas, khususnya sektor infrastruktur. Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah sepakat mengutamakan program yang menyangkut pelayanan dasar dan pelayanan publik agar masyarakat tetap mendapatkan layanan yang esensial,” katanya, sembari mengatakan, jika seluruh Fraksi DPRD Asahan juga mendukung penyempurnaan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan Asahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *