TERITORIAL24.COM, MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan sejumlah persoalan konflik agraria yang hingga kini belum tuntas di wilayahnya.
Menurut Bobby, permasalahan yang terjadi di berbagai kabupaten/kota di Sumut itu berdampak langsung pada kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat.
Keluhan tersebut disampaikan Bobby dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI yang melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Utara.
Pertemuan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis, 7 Maret 2025.
“Konflik agraria ini bukan soal baru, sudah berlangsung puluhan tahun dan kerap jadi janji politik setiap kali pemilu,” kata Bobby di hadapan Ketua dan Anggota Komisi II.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, tercatat 33 kasus konflik agraria dengan total lahan mencapai 34 ribu hektare.
Dari jumlah itu, 20 kasus terjadi di wilayah perkebunan milik PTPN. Persoalan utama mencakup tumpang tindih klaim antara masyarakat, korporasi, dan hak adat, serta ketidakjelasan status lahan pasca berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU).
Bobby berharap, kunjungan Komisi II DPR bisa mendorong penyelesaian masalah ini lewat penguatan kebijakan dan regulasi.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi daerah ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.
“Kami akan fasilitasi agar pemerintah pusat terlibat aktif menyelesaikan konflik agraria di Sumut,” ujarnya.
Kepala Kanwil BPN Sumut, Muhammad Sri Pranoto, menambahkan bahwa penyelesaian konflik butuh transparansi penuh serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi pertanahan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bupati Karo Antonius Ginting, Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution, dan sejumlah kepala daerah lainnya di Sumut.(Anggi)
