TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai– Pemerintah Kota Tanjungbalai mengikuti Verifikasi Virtual Tahap Lanjutan dalam rangka Penilaian Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) Tingkat Nasional Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung melalui Zoom Meeting dari Command Center, Dinas Kominfo, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (5/8/2025).
Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, turut hadir bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Verifikasi ini melibatkan tim pusat yang terdiri dari Kementerian Kesehatan RI, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta pembina provinsi dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Tim Verifikasi KKS Pusat, Tim Pengarah KKS Kota Tanjungbalai, Ketua Forum Kota Sehat Suhendri, Wakil Ketua Jenti, dan para pengurus Kota Sehat se-Kecamatan Tanjungbalai.
Mahyaruddin Salim, yang juga merupakan Pembina KKS Kota Tanjungbalai, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meraih penghargaan Swasti Saba Padapa 2025. “Kami bertekad menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Mahyaruddin.
Di Provinsi Sumatera Utara, selain Kota Tanjungbalai, ada tiga kabupaten/kota lainnya yang mengikuti penilaian ini, yakni Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, dan Kabupaten Pakpak Bharat. Dari 546 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 195 yang memenuhi syarat untuk mengikuti KKS 2025.
Menurut Mahyaruddin, program KKS bukan hanya fokus pada sektor kesehatan, tetapi juga mencakup pemukiman layak, pendidikan, perlindungan sosial, transportasi, pariwisata, penanggulangan bencana, hingga pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan. “Partisipasi ini adalah tekad bersama lintas sektor pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh,” jelasnya.
Mahyaruddin menjelaskan, manfaat Kota Sehat terlihat dari dua sisi. Faktor internal mencakup terciptanya lingkungan yang lebih bersih, nyaman, dan aman, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Sedangkan faktor eksternal terkait pemenuhan 136 indikator dalam 9 tatanan KKS yang setara dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). “Jika SPM ini terpenuhi, daerah akan mendapatkan tambahan dana fiskal,” tambahnya.
