TERITORIAL24.COM,TERNATE –Bandara Khusus PT IWIP bukan lagi tempat nyaman bagi aksi gelap. Seorang WNA China berinisial MY harus menelan kenyataan pahit saat mencoba “mengangkut kekayaan Indonesia” dalam bentuk 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni ke Manado menggunakan Super Air Jet.
Belum sempat mendarat di tujuan, rencana MY sudah dicabut dari landasan oleh Satgas Terpadu, Jumat (5/12/2025).
Gerakan MY bukan aksi sembunyi-sembunyi ala film, tapi lebih mirip percobaan nekad yang sudah lama tercium.
Satgas PKH Halilintar yang memang bertugas mengebut penyelundupan tambang, lebih dulu membaca gerak-gerik yang tidak beres ini. Pelaku langsung dibekuk tanpa banyak drama.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, S.H., M.H., menegaskan perkara ini sedang diproses.
“Barang bukti akan diteliti instansi terkait,” ujarnya singkat, lugas, tanpa perlu memoles kata-kata. Intinya: hukum berjalan, pelaku tak punya ruang berkelit.
Bandara Khusus, Tapi Pengawasannya Sekarang Tidak “Khusus-Khususan”
Bandara Khusus PT IWIP memang sudah beroperasi sejak 2019, tapi evaluasi pemerintah sebelumnya menunjukkan bahwa fasilitas ini belum sepenuhnya dilengkapi perangkat negara yang harus mengawasi pergerakan orang dan barang.
Mobilitas tinggi tanpa pengawasan ketat? Itu celah empuk untuk oknum, dan pemerintah tahu.
Karena itu, mulai 29 November 2025, pemerintah memasang Satgas Terpadu: TNI, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, BMKG, AirNav, AvSec, karantina hewan–ikan–tumbuhan, hingga karantina kesehatan. Singkatnya, semua unsur penjaga pintu negara dikumpulkan dalam satu barisan.
Buktinya langsung terlihat. Baru beberapa hari bertugas, satu penyelundupan langsung tumbang. Artinya apa?
Celah yang dulu menganga, kini sudah dibaut rapat-rapat.
Pesan Keras: Jangan Coba Peras Kekayaan Negeri Ini
Penangkapan MY bukan sekadar keberhasilan teknis, tapi peringatan tegas:
Indonesia tidak akan membiarkan sumber daya alamnya dicuri lewat jalur udara, laut, atau darat sekalipun.
Kehadiran Satgas Terpadu memastikan bandara khusus tidak lagi menjadi “pintu samping” tempat pelaku ilegal mondar-mandir. Negara hadir—bukan sekadar hadir nama, tetapi hadir kerja.
