TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai – Praktisi hukum sekaligus aktivis kebijakan publik, Ricki Ramadhan, S.H., menilai tuduhan “premanisme kebijakan rollback” yang dialamatkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Aliansi Pemantau Program BGN merupakan kesimpulan yang terburu-buru dan tidak memiliki dasar dalam hukum administrasi pemerintahan.
Dalam siaran pers yang diterima, Ricki menjelaskan bahwa dalam konteks pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan rollback justru merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pengendalian agar penggunaan anggaran publik tetap tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Rollback bukan tindakan sewenang-wenang. Justru itu bentuk kehati-hatian pemerintah agar dana publik tersalurkan tepat sasaran dan sesuai aturan,” ujar Ricki saat dihubungi di Tanjungbalai, Selasa (14/10).
Ricki menilai penggunaan istilah “premanisme” dalam pemberitaan publik cenderung menyesatkan dan berpotensi membingungkan masyarakat. Menurutnya, istilah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.
“Premanisme adalah istilah sosial, bukan terminologi hukum. Menyebut kebijakan publik sebagai premanisme tanpa bukti hukum sama saja membangun opini negatif yang dapat merusak kredibilitas lembaga negara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa desakan agar pejabat BGN dicopot tanpa proses pembuktian hukum merupakan bentuk tekanan yang melanggar asas praduga tak bersalah.
“Jika memang ada dugaan penyimpangan, maka harus dibuktikan melalui audit dan mekanisme hukum yang sah. Negara ini tidak boleh dijalankan berdasarkan opini dan emosi,” kata Ricki.
Lebih lanjut, Ricki menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas nasional yang perlu dikawal bersama oleh seluruh elemen bangsa baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga pengawasan.
Namun demikian, ia mengingatkan agar kritik yang dilontarkan tidak berubah menjadi alat politik yang justru menghambat jalannya program.
“Kritik itu penting, tapi harus berbasis data, bukan prasangka. Jangan sampai semangat mengawal program presiden justru dipelintir menjadi narasi konflik,” ujarnya.
